hut

Soal Gedung DPRD, Wabup Flotim Pertimbangkan Keberatan Warga

Editor: Koko Triarko

LARANTUKA – Pembangunan Gedung DPRD Flotim yang direncanakan oleh Pemerintah di Kelurahan Waibalun, Kota Larantuka, mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, meskipun DPRD dan Pemda Flotim telah menyetujuinya.

“Pemerintah dan DPRD sudah menetapkan pembangunan gedung DPRD Flotim sebesar Rp35,9 miliar. Padahal, masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,“ kata Suster Wilhelmina, SSp.S., Selasa (12/2/2019).

Wakil Bupati Flores Timur (Flotim), Agustinus Payong Boli, SH. -Foto: Ebed de Rosary

Menurut Suster Wil, masyarakat di kampung-kampung sedang susah air, bahkan jalan di kampung-kampung saja sulit dilewati kendaraaan. Tapi, Pemerintah dan DPRD Flotim ingin membangun gedung DPRD dengan dana Rp35,9 miliar.

“Lebih baik dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak. Banyak masyarakat yang sedang susah dan membutuhkan bantuan pemerintah,” ingatnya.

Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, mengatakan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Koalisi Rakyat Bersatu Flotim yang datang menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan pembangunan gedung DPRD Flotim.

“Pemerintah sifatnya terbuka dan partisipatif, sehingga kelompok mana pun yang ingin menyampaikan keingian dan harapan terbuka dan menerimanya. Ini luar biasa, aspirasi masyarakat disampaikan langsung daripada hanya didengar di media sosial dan disampaikan sepotong-sepotong, serta menimbulkan kericuhan dan kegaduhan,” tegasnya.

Dengan bertemu dan berdialog dengan pemerintah, tandas Agus, satu permasalahan bisa selesai dibandingkan mengembangkan opini secara parsial di luar dan menimbulkan kagaduhan.

Juga pasti akan mengganggu stabilisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Flotim, termasuk pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita membuang energi untuk hal-hal kecil, sementara di lain pihak kita mengalami kerugian-kerugian marerial maupun imaterial dalam pembangunan berbasis APBD. Ini yang membuat pemerintah merasa  senang dan pemerintah menerima aspirasi masyarakat tersebut untuk dikaji lebih jauh pokok pikiran mereka,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Agus, juga memiliki pendasaran-pendasaran yuridis, sosiologis dan filosofis sebelum memutuskan rencana pengerjaan pembangunan gedung DPRD Flotim.

Koalisi Rakyat Bersatu Flotim  bertanya, kenapa pengumuman dan penentuan pemenang dilakukan pada 2018, tapi APBD nya tahun 2019.

“Pembangunan gedung DPRD ini kan anggaran tahun jamak, multi years dan sesuai peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 54A. Kita menetapkan pembangunannya dari 2018 sampai 2020 dan penetapan lelangnya sangat prosedural,” tuturnya.

Terkait pembangunan melanggar Perda No.7 tahun 2012 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Larantuka dan Kota Waiwerang, Agus mengatakan, Perda ini ditetapkan saat dirinya menjadi ketua Badan Legislasi. Dirinya mengetahui persis Perda ini dan sudah mempertimbangkan aspek yuridis, fislosofis dan sosiologis.

“Perda ini kan wajib hukumnya secara 5 tahun dievaluasi untuk dilakukan peninjauan kembali. Perda tersebut telah berumur 5 tahun pada 2017, sehingga sudah wajib hukumnya direvisi, karena Perda tersebut bersifat fleksibel,” sebutnya.

Karena sifatnya fleksibel, maka bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian, kecuali melanggar ruang budi daya dan hutan lindung atau hutan rakyat. Pemerintah mempunyai tanah di kelurahan Waibalun dan akan mempergunakannya.

“Tanah tersebut milik Pemda, karena ada akta jual beli dan proses balik nama. Sertifikat belum dibuat dan sedang dilakukan. Selain itu, pembangunan gedung DPRD ini sesuai Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang APBD tahun 2019, sehingga pemerintah wajib mengeksekusinya,” tambahnya.

Ada pertimbangan lain dari individu masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demo dan dialog, itu akan menjadi masukan juga bagi pemerintah. Dirinya akan berdiskusi dengan bupati terkait pokok pikiran yang disampaikan masyarakat.

Lihat juga...