Sparta Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pulau Awololong

Editor: Satmoko Budi Santoso

921

LEWOLEBA – Pembangunan kolam apung dan jetty di pulau Awololong atau pulau Siput di Lewoleba kabupaten Lembata terus mendapat protes masyarakat. Masyarakat Lembata di Kupang dan Jakarta pun melakukan aksi penolakan.

Sentral Perjuangan Rakyat Lembata (Sparta) Jakarta, Kamis (21/2/2019) mendatangi istana negara dan KPK guna mendesak pemerintah pusat dan KPK menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait pembangunan tersebut.

“Kami mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap pemerintah kabupaten Lembata terkait dugaan tindakan pidana korupsi pembangunan tiang pemancang, jembatan titian, dan sarana kolam renang. Destinasi pariwisata Awololong di kecamatan Nubatukan, Lewoleba, Lembata,” tegas Lambertus Leumara, berdasarkan rilis yang diterima Cendana News di Lewoleba, Kamis (21/2/2019).

Saat menghubungi Cendana News, Lambertus mengatakan, dianggarkan dana melalui DPPA-SKPD dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan APBD mendahului perubahan Tahun Anggaran 2018 dari DAU senilai Rp7 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan di Awololong.

Awololong sudah dapat dikategorikan sebagai cagar budaya. Cagar budaya sebutnya merupakan daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi Undang-Undang dari bahaya kepunahan.

“Awololong merupakan bekas kerajaan leluhur dan asal usul nenek moyang Lembata. Maka, pantas kalau Awalolong patut dilindungi dan dilestarikan. Bukan diubah menjadi destinasi wisata kuliner atau hiburan,” tegasnya.

Awololong, pinta Lambertus, cukup dijadikan destinasi wisata sejarah dan budaya tempat orang melakukan penelitian lebih jauh dan lebih mendalam tentang tanah Lembata, yang penuh dengan harta karun budaya dan sejarah.

Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Pasal 14 menyebutkan, dalam pelaksanaan dan pemonitoran serta pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan.

“Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antarajenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan atau spesifikasi, mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tetapi fakta di lapangan, pemda tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat pesisir dan masyarakat adat,” ungkapnya.

Pembangunan tiang pemancang, jembatan dan sarana kolam renang destinasi pariwisata Awololong ini urai Lambertus, tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan dana APBD mendahului perubahan Tahun Anggaran 2018 dari Dana Alokasi Umum(DAU) senilai Rp7 miliar.

Dari dana tersebut, jelasnya, telah direalisasikan 80 persen yakni sebesar Rp5,6 miliar berupa biaya pengadaan tiang pancang jembatan dan sarana kolam renang. Mengapa harus membangun kolam terapung Awololong, sedangkan sejauh ini kebutuhan dasar masyarakat berupa air, jalan dan listrik masih jauh dari harapan?

“Pemda kabupaten Lembata juga secara tidak langsung telah melakukan penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal pembangunan destinasi wisata Awololong. Pembangunannya belum mengantongi analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL namun material untuk membangun destinasi ini sudah disiapkan,” paparnya.

Pemerintah daerah kabupaten Lembata tidak mengaktualisasikan amanat UUD 1945 dalam lingkup sosial. Ini dapat dilihat dari kebijakan pembangunan di kabupaten Lembata akhir-akhir ini yang telah mendapat perlawanan dan penolakan keras dari berbagai elemen rakyat Lembata maupun aliansi gerakan pemuda dan mahasiswa di beberapa daerah.

“Kami sebagai corong perjuangan masyarakat Lembata di Jakarta menolak pembangunan di pulau Awololong dan meminta KPK untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait pembangunan ini,” tuturnya.

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Foto: Ebed de Rosary

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, mengatakan, mengenai pembangunan kolam apung di Awololong, izin dari pemerintah provinsi NTT telah dimiliki. Izin ini diusulkan ke provinsi sebab wilayah laut dari nol mil merupakan kewenangan provinsi.

Pemerintah provinsi setuju dibangun kolam apung karena ada inovasi daerah di sana, sebutnya, tetapi pembangunannya harus pro terhadap lingkungan. Pemerintah tidak membangun hotel di Awololong seperti kabar yang beredar di masyarakat.

“Siapa bilang pemerintah akan membangun hotel di pulau Siput atau Awololong. Itu isu yang menyesatkan karena yang dibangun hanyalah kolam apung, jetty apung dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan,” terangnya.

Lihat juga...