Tanpa SKA, Penjualan Hasil Pertanian ke Luar NTB Rugikan Petani

Editor: Mahadeva

203
Ilustrasi - Dok CDN

MATARAM – Sejumlah hasil pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak dijual dan dikirim ke luar daerah. Bahkan diekspor sampai luar negeri.

Meski demikian, penjualan hasil pertanian petani ke luar NTB seringkali dilakukan tanpa disertai Surat Keterangan Asal (SKA). “Banyak hasil pertanian NTB seperti bawang dan cabai yang dijual ke luar NTB, seperti ke Batam dan Brebes, tanpa disertai SKA, dan itu jelas merugikan petani dan daerah” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani di Mataram, Jum’at (22/2/2019).

Tanpa SKA, meski hasil pertanian tersebut berasal dari NTB, namun ketika dijual dan diekspor dari daerah lain, maka identitas SKA-nya sudah pasti atas nama daerah pengirim. Hasil pertanian yang dikirim atau dijual tanpa SKA dari daerah asal, akan dikenakan tarif atau biaya tambahan. Dan kondisi tersebut telah berlangsung lama di NTB.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani/foto : Turmuzi

“Karena itulah, para pelaku usaha hasil pertanian NTB, kita minta mengurus SKA terlebih dahulu, sebelum melakukan pengiriman dan penjualan hasil pertanian ke luar. Pengurusan SKA gratis,” tandas Selly.

Dengan mengantongi SKA, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas. Tidak hanya terbatas antar daerah, tapi bisa langsung diekspor ke luar negeri. Produk yang pertanian dari NTB yang biasa dikirim ke luar diantaranya, jagung dikirim ke Malaysia maupun Singapura. “Hasil pertanian cabai, produksinya setiap tahun mencapai 200 ribu ton, kan rugi kalau menjual ke luar, tapi tidak menggunakan SKA dari NTB, demikian juga produk kerajinan lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Lalu. Saswadi, juga meminta masyarakat pelaku UMKM, untuk meningkatkan nilai penjualan. Pengurusan SKA penting dilakukan, karena selain berpengaruh dari sisi nilai ekonomi, juga menyangkut hak asal dan cipta atas hasil pertanian termasuk produk kerajinan.

Baca Juga
Lihat juga...