Wabup Minta Rumah Tua di Banjarnegara Didata

Editor Makmun Hidayat

375

BANJARNEGARA — Kabupaten Banjarnegara ternyata kaya akan rumah tua. Antara lain ada rumah milik Ketua Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Oten Pardikin Partoadiwijoyo. Rumah tua tersebut kerap dikunjungi oleh para pelajar serta para wisatawan yang datang ke Banjarnegara.

Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin – Foto: Hermiana E. Effendi

Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, meminta agar dilakukan pendataan kembali seputar cagar budaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Wabup juga meminta masukan-masukan dari komunitas cagar budaya di Banjarnegara, supaya dokumentasi pemkab lebih akurat.

ʺKita butuh dukungan, sehingga kepada komunitas-komunitas cagar budaya yang ada di Banjarnegara diharapkan bisa memberikan rekomendasi literasi kepada pemkab untuk mendokumentasikan cagar budaya yang ada di sini,ʺ terangnya, Senin (4/2/2019).

Dalam diskusi dengan para komunitas cagar budaya, Wabup menyampaikan bahwa pelestarian cagar budaya sudah tertera dalam undang-undang. Namun, ketentuan tersebut terkadang terlanggar, manakala ada pihak yang tidak tahu atau tidak paham bahwa bangunan tersebut merupakan cagar budaya. Karena itu, pemkab berkewajiban untuk melakukan pendataan sekaligus mensosialisasikan cagar budaya di Banjarnegara.

Sementara itu, komunitas cagar budaya di Banjarnegara melalui kegiatan napak tilas rumah tua, mengunjungi rumah yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an. Rumah tua tersebut milik Oten Pardikin yang pernah menjadi tempat persinggahan pahlawan nasional, HOS Tjokroaminoto.

Ketua Komuitas Cagar Budaya Banjarnegara, Mujib Nur Wahid mengatakan, dalam buku sejarah, HOS Tjokroaminoto pernah beberapa kali berkunjung ke Banjarnegara. Dan rumah tua milik Ketua PSII yang berlokasi di Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara tersebut menjadi tempatnya menginap. Sehingga rumah tersebut memiliki catatan sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

ʺIni rumah bersejarah dan sudah seharusnya dipelihara dengan baik, karena merupakan aset tak ternilai harganya bagi Kabupaten Banjarnegara,ʺ tuturnya.

Mujib menyayangkan masih lemahnya perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Banjarnegara. Sebab, belum ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi objek cagar budaya tersebut. Sehingga jika dijumpai ada pembongkaran bangunan yang termasuk cagar budaya, maka masyarakat tidak bisa disalahkan, karena memang belum ada payung hukum yang melarangnya.

ʺKita siap memberikan literasi cagar budaya yang ada di Banjarnegara, namun hal tersebut juga harus ditindaklanjuti pemkab dengan membuat payung hukum berupa perda,ʺ pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...