Wagub Sumbar Sesalkan Instansi Kebudayaan Belum Menempati Posisi Penting

Editor: Satmoko Budi Santoso

322

PADANG – Provinsi Sumatera Barat memiliki ragam budaya, ternyata masih ada kepala daerah yang belum bisa menempatkan Dinas Kebudayaan di daerah, berada di posisi penting. Padahal, Dinas Kebudayaan menjadi salah satu sumber informasi tentang budaya di Minangkabau.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, bahwa hingga saat ini masih ada kepala daerah di Sumatera Barat yang menganggap bidang kebudayaan tidak penting.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat sinkronisasi program dan kegiatan urusan kebudayaan 2020 dan integrasi pelaksanaan kegiatan 2019 di kantor Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Selasa (19/2/2019).

“Sebelum acara dimulai, saya sempat berdiskusi dengan beberapa peserta, faktanya masih ada instansi di kabupaten dan kota hanya menempatkan bidang kebudayaan pada eselon IV dan ada pula dicantolkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain,” katanya.

Menurut Nasrul, kebudayaan sangat penting, karena bisa menjadi penanda atau ciri khas bagi sebuah daerah, dan sebagian besar daerah di Indonesia memiliki budaya yang beragam, termasuk di Sumatera Barat sendiri.

Selain itu, kata Nasrul, dengan kebudayaan akan mampu menjadikan sebuah daerah menjadi lebih menarik, dikenal dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya.

Sebut saja tradisi tabuik yang ada di Pariaman, setiap tahun sangat banyak wisatawan dalam negeri atau luar negeri yang datang untuk menyaksikan atraksi kebudayaan tersebut.

Nasrul Abit juga menjelaskan, untuk ke depan bidang kebudayaan sangat tergantung kepada daerah masing-masing untuk meletakkan kebudayaan tersebut di posisi mana.

“Kalau kami di provinsi sudah jelas meletakkan kebudayaan di posisi utama, ini dibuktikan dengan tertuang di dalam visi dan misi Gubernur dan Wagub 2016-2021, serta adanya instansi khusus membidangi kebudayaan, yakni Dinas Kebudayaan,” ujarnya.

Untuk di Sumatera Barat sendiri, Wagub mengatakan, kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat memiliki keunggulan masing-masing dan itu mempunyai nilai yang tinggi di mata sejarah dan kebudayaan.

“Namun hingga sekarang masih ada keunggulan budaya tersebut belum tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, seperti pembuatan tato tertua, yaitu di Siberut, Kepulauan Mentawai. Hal ini merupakan tugas bagi kita bersama,” katanya.

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan, Yudha Prima mengatakan, peserta kegiatan berasal dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, dan dilaksanakan dari 19-21 Februari ini.

“Untuk narasumber kita menghadirkan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada Dirjen Kebudayaan, Christriyati Ariani serta Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri, Ranti Gemala,” tutupnya.

Menurutnya melalui rapat sinkronisasi tersebut juga akan membahas terkait hal yang dikritisi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Karena memang, sejauh ini cukup terlihat bahwa peran dan keberadaan Dinas Kebudayaan, belum terlihat dinilai penting.

Yudha berharap hal yang ada di Sumatera Barat dapat diterapkan hingga ke tingkat kabupaten dan kota bahwa Dinas Kebudayaan sebaiknya dipisahkan dan menjadi OPD tersendiri.

“Sesuai yang dikatakan Pak Wagub, jika jelas tegaknya, maka urusan budaya akan lebih fokus, dan tidak ada lagi OPD yang bekerja di atas dua jalur sehingga kinerja jadi kurang maksimal,” sebutnya.

Lihat juga...