hut

Wakil Bupati Lebak: Pengawasan Dana Desa Libatkan KPK

Ilustrasi [CDN]

LEBAK — Wakil Bupati Lebak, Provinsi Banten, Ade Sumardi, mengatakan penggunaan anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah saat ini pengawasanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita minta perangkat desa agar tidak terlibat hukum dengan KPK dalam penggunaan anggaran dana desa itu,” kata Ade saat membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa se-Provinsi Banten dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2019 di Aula Multatuli Setda Lebak, Senin (11/2/2019).

Dalam kegiatan itu juga dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrum. Pemerintah daerah mengapresiasi selama dikucurkan dana desa sejak empat tahun terakhir ini tidak ditemukan adanya penyelewangan anggaran.

Mereka para perangkat desa terus ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dengan benar.

Pelatihan itu dari mulai pencairan, penggunaan anggaran dana, dan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Apalagi, saat ini pengawasan dana desa, selain inspektorat pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP juga KPK.

Ia meminta perangkat desa mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut dengan benar tanpa terjadi penyelewangan anggaran.

“Kami berharap jangan sampai perangkat desa terjerat hukum dalam penggunaan anggaran desa itu,” ujarnya menegaskan.

Menurut Ade, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018, tentang prioritas penggunaan dana desa bahwa anggaran desa di Kabupaten Lebak tahun anggaran 2019 diprioritaskan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Di antaranya sektor usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, home industri dan pariwisata. Selain itu juga peningkatan pelayanan dasar, seperti penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi.

Disamping itu juga kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kegiatan padat karya juga pengadaan material bahan bangunan didatangkan dari lokal dan tidak boleh dilakukan dengan sistem pemborongan.

“Kami minta dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat dan penggunaan anggaranya tergantung warga melalui Musrenbangdes,” katanya. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com