Advokat Uji Materiil UU Pemilu

JAKARTA – Petrus Bala Pattyona yang berprofesi sebagai advokat menguji Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang No.7/2017, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam permohonannya, Petrus mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar oleh Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu. 

Petrus Bala Pattyona Advokat dan Pemohon Uji Materil UU Pemilu di Gedung MK – Foto M Hajoran Pulungan

“Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu menyatakan, Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri, dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pasal ini mengatur, bahwa tidak bisa penyelenggara pemilu diwakilkan kuasa hukum saat dipanggil Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dinilai merugikan hak konstitusi,” kata Petrus Bala Pattyona di hadapan majelis hakim uji materil UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Petrus menyebut, aturan tersebut membuat Pemohon ditolak memberikan bantuan hukum atau pembelaan serta pendampingan, saat menghadapi kasus hukum yang dialami kliennya. Seperti yang dialami Pemohon, saat memberi bantuan hukum bagi Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya, Provinsi Aceh, saat sidang di DKPP.

“Dalam praktiknya, Pelapor dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum, sementara pihak yang diadukan atau dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu tidak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum, karena adanya frasa, dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu,” jelasnya.

Pemohon berharap, adanya tafsiran dari MK, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi. Diharapakan advokat tidak terkendala karena pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu karena adanya frasa tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi, Saldi Isra, meminta, kejelasan terkait kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sebab, dalam penjelasan, Pemohon sebatas memberi gambaran peristiwa konkret yang hanya menimpa dirinya selaku advokat. Hakim Konstitusi lain, Arief Hidayat, meminta Pemohon menjelaskan alasan advokat dapat mendampingi dalam perkara etik. Sebab, perkara di DKPP adalah perkara etik.

“Kalau konsep advokat selama ini adalah mendampingi untuk proses hukum. Nanti Pemohon bisa menguraikan contoh kasus etik di keprofesian seperti wartawan, kedokteran, atau advokat, apakah bisa didampingi oleh advokat,” tandasnya.

Lihat juga...