ASN Bali Didorong Jangan Sampai Berurusan Dengan KPK

Editor: Mahadeva

268

DENPASAR – Jajaran Aparatur Sipil Negara Provinsi Bali harus terbebas dari tindak pidana korupsi. ASN di Bali diajak agar tidak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau kedapatan melakukan dan dipanggil ke kantor KP, itu ada yang bilang rasanya seperti naik tangga surga. Ada juga istilah yang bilang, jus apa yang paling cepat dan manjur untuk menurunkan berat badan? Jawabannya jus KPK, pasti cepat turun drastis berat badannya setelah dipanggil KPK, tidak bisa tidur,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Provinsi Bali, Jumat (15/3/2019).

Dihadapan bupati dan walikota, perwakilan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali serta jajarannya, Koster bersama Sekda Bali, Dewa Made Indra, mengingatkan jajarannya untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran.

“Saya-pun, kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari,” tutur Gubernur kelahiran Kabupaten Buleleng tersebut.

Gubernur berharap, ASN Bali semuanya mengedepankan dedikasi yang baik dalam bekerja. Yang penting bekerja sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan harapan masyarakat. “Kepuasan itu tidak ada batasnya, jadi kalau sudah dirasa cukup ya, distop saja kepuasannya,” tambahnya lagi.

Rapat evaluasi dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bali mencakup pengelolaan APBD, SDM, barang dan jasa serta aset dan perizinan. Disamping itu, juga untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan hingga pencegahan korupsi di sektor swasta.

“Korupsi adalah persoalan serius, harus disikapi dengan penindakan dan pencegahan, dan menjadi fokus pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin mendukung dan mengapresiasi tinggi kerja KPK di Bali agar Bali bersih dan bebas korupsi,” tandas Koster.

Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha, merasa senang dengan komitmen Gubernur Bali dan jajarannya di rapat evaluasi tersebut. Terlebih, rapat juga memiliki kegiatan menyusun rencana aksi untuk pencegahan korupsi di Bali.

“Saya apresiasi dan senang sekali, karena bapak Gubernur memastikan untuk hadir langsung. Saya bilang begini, karena berdasar pengalaman, saham terbesar untuk keberhasilan maupun kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah adalah komitmen kepala daerah, besaran pengaruhnya lebih dari 50 persen,” kata Suwandha.

Suwandha berharap, jajaran OPD dan ASN Bali segera melengkapi pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu menjadi salah satu faktor pendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Selain itu reformasi birokrasi dan pelaporan gratifikasi juga jadi sorotan utama agar pengelolaan pemerintahan bisa berjalan bersih dan bebas indikasi korupsi,” pungkasnya.

Lihat juga...