BLK di NTT Dinilai tak Memadai

Editor: Koko Triarko

227

MAUMERE – Provinsi NTT memiliki delapan unit Balai Latihan Kerja (BLK). Namun hanya tiga BLK yang masuk data di Kementerian Tenaga Kerja, yakni di Kota Kupang, Ende dan Waingapu. Sementara BLK lainnya di Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Flores Timur, tidak aktif.

“Setelah membuka layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah harus segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bagi calon pekerja migran,” kata Gabriel Goa Sola, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Jumat (15/3/2019).

Gabriel pun mengusulkan pembangunan BLK di beberapa tempat di NTT, yaitu di Tabolaka, untuk melayani calon pekerja migran di Sumba, Kupang untuk melayani daratan Timor dan Maumere untuk melayani calon pekerja migran di daratan Flores dan Lembata.

Gabriel Goa Sola, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia. -Foto: Ebed de Rosary

“Banyak gedung-gedung atau ruangan di kantor pemerintah di setiap daerah yang tidak terpakai. Ini bisa difungsikan sebagai BLK, misalnya khusus untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah daerah di NTT, kata Gabriel, juga bisa memanfaatkan SDM dari para biarawan dan biarawati Katolik yang pernah menetap dan bekerja di luar negeri. Mereka bisa dipakai untuk memberikan pelatihan soal bahasa, budaya serta hukum di negara tujuan.

“Memang saat ini sudah ada satu BLK milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT di Kupang, tetapi sangat tidak memadai. BLK tersebut juga tidak memenuhi syarat sesuai UU No 17 tahun 2018, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga harus dilengkapi fasilitas dan tenaga pengajarnya,” tegasnya.

Selain itu, terang Gabriel, dari 46 perusahaan penyalur pekerja migran yang berkantor di NTT, hanya 43 perusahaan saja yang memiliki BLK. Itu pun fasilitasnya tidak memadai, dan lebih banyak pekerja dikirim ke Jawa untuk mendapatkan pelatihan.

“Adanya BLK dapat dipergunakan untuk meningkatkan keahlian calon pekerja migran asal NTT. BLK juga dapat dipakai sebagai sarana memperkenalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja migran, agar bisa menekan terjadinya perdagangan orang atau human trafficking,” jelasnya.

Menurutnya, NTT memiliki peluang sebagai sentra pekerja terlatih. Sebab, NTT memiliki banyak pekerja migran dan warga diaspora yang ada di luar NTT, sehingga bisa diajak bekerja sama membangun NTT. Untuk itu, ke depan harus mulai mempersiapkan diri mengirim tenaga terlatih, seperti perawat, teknisi dan lainnya.

“Kita bukan hanya ingin mempekerjakan pekerja migran untuk di kebun sawit atau pembantu rumah tangga saja, tetapi pekerja di bidang lainnya. Kita tidak perlu mengirim PMI ke Arab Saudi, karena negara tersebut belum meratifikasi konvensi ILO dan HMA PBB, sehingga perlindungan PMI tidak ada,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi NTT, Sisilia Sona, mengatakan, BLK di NTT ada delapan unit, sehingga ke depan setelah dilatih hingga mahir, baru mereka bisa diberangkatkan.

“Pemerintah provinsi juga akan membangun sebuah BLK yang merupakan sumbangan dari pengusaha di Malaysia, dan tanahnya sudah disiapkan pemerintah. Harusnya pemerintah daerah juga berinisiatif membangun BLK sendiri, sementara fasilitasnya nanti disiapkan pemerintah pusat,” pintanya.

Pada April 2019, sebut Sisilia, pihaknya akan mengadakan workshop ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Semua kepala daerah, ketua DPRD serta segenap Kadis dan Forkopimda di kabuapeten kota beserta pejabat di provinsi, diundang.

“Nanti akan dirancang bersama desain ketenagakerjaan lima tahun ke depan. Semua tugas dibagi habis. Mana yang jadi tugas dan tanggungjawab gubernur, wali kota, bupati, DPRD hingga kepala desa.S emuanya memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing,” tutupnya.

Lihat juga...