hut

Bupati Sikka Beri Kewenangan Camat di Bidang Kesehatan

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, telah memberikan kewenangan kepada para camat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Kewenangan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019.

“Sebagai masyarakat, kita berharap agar kewenangan yang diberikan ini bisa dijalankan dengan baik. Kami melihat selama ini, camat sepertinya tidak peduli dengan tugas di bidang kesehatan,” kata Martina Seso, salah seorang kader Posyandu di Kecamatan Waigete, Jumat (22/3/2019).

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo. -Foto: Ebed de Rosary

Menurut Martina, camat mungkin beralasan tugas di bidang kesehatan merupakan urusan puskesmas dan dinas kesehatan. Ini yang membuat camat jarang sekali mengecek kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Posyandu.

“Seharusnya sebagai pemimpin wilayah, camat juga peduli terhadap pelayanan kesehatan warganya. Banyak masyarakat yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki air bersih, bahkan tidak rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan polindes,” ungkapnya.

Bila camat terlibat melakukan pengawasan, katanya, maka camat pasti akan memerintahkan kepala desa dan melakukan pengawasan. Dengan begitu, masyarakat semakin banyak yang diawasi, sehingga diharapkan bisa mengubah perilaku hidup sehat.

“Ini sebuah terobosan yang bagus, agar kesehatan masyarakat bisa lebih baik. Tapi, tentunya kewenangan yang sudah diberikan ini harus dijalankan secara maksimal. Jangan hanya di atas kertas saja,” pintanya.

Bupati Sikka, Farnsiskus Roberto Diogo, dalam surat keputusan bupati terkait pelimpahan kewenangan, memberikan wewenang kepada 21 camat yang ada di kabupaten Sikka untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

“Camat juga harus melakukan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas poskesdes,” kata Roby, sapaan Bupati Sikka.

Roby juga meminta, agar para camat melakukan pembinaan kepada kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Juga melakukan pengawasan terhadap produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

“Para camat harus juga melalukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dr. Maria Bernadina Sada Nenu, MPH., mengaku pemberian kelimpahan kewenangan ini sangat positif, sebab sebagai pemimpin wilayah para camat sangat mengetahui kondisi kesehatan masyarakatnya.

“Semakin banyak orang yang mengawasi, tentunya akan semakin baik. Kalau hanya mengandalkan tenaga kesehatan dan dinas kesehatan, tentunya tidak maksimal. Sebab, tenaga kesehatan juga terbatas. Apalagi di desa, camat bisa melakukan pengawasan juga kepada kepala desa,” ujarnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!