Diduga Korupsi, Gapura RI Laporkan Bupati Flotim ke KPK

Editor: Satmoko Budi Santoso

LARANTUKA – Beragam polemik yang berkembang di publik Kabupaten Flores Timur (Flotim) berakhir di meja hukum. Hal ini ditandai dengan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi Bupati Flores Timur dan jajarannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Aktivis antikorupsi LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (11/3/2019).

“Langkah hukum ke KPK RI turut dikawal para mahasiswa asal Flores Timur di Jawa Barat ini. Diambil setelah tiga bulan pihaknya mengkaji sejumlah berkas pengaduan dari beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Flores Timur,” sebut Ketua Divisi Anti Korupsi GAPURA RI, Epen Supendi, berdasarkan rilis yang diterima Cendana News di NTT, Senin (11/3/2019).

Dalam rilisnya, Supendi mengatakan, laporan dibuat setelah sekian kali peringatan terbuka disampaikan ketua umum Gapura RI melalui media sosial. Karena dirasa cukup, maka atas perintah ketua umum pihaknya menempuh langkah hukum.

Ketua Divisi Anti Korupsi LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI, Epen Supendi. Foto: Istimewa

“Langkah menempuh jalur hukum ke KPK RI ini diketahui dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM GAPURA RI Hakim Adonara yang tidak lain adalah putra daerah Flores Timur asal Adonara Timur,” jelasnya.

Divisi Humas LSM GAPURA RI, Asep Sopandi, menjelaskan, laporan pejabat Pemda Flores Timur terkait dugaan korupsi dana APBD.

Laporan juga termasuk adanya dugaan tipikor aset dan adanya dugaan dana siluman pada bendahara daerah serta dugaan penggelapan dana Silpa.

“Selain itu ada dugaan tipikor atas penghapusan dana Pokir serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan adanya dugaan unsur kerugian negara pada proses pembangunan gedung DPRD Kabupaten Flores Timur senilai Rp34,9 miliar,” beber Asep.

Sementara, Ketua Umum LSM GAPURA RI, Hakim A.L. Adonara menyatakan, langkah hukum ini dilakukan sebagai manifestasi atas kecintaannya terhadap daerah. Dalam kapasitas lembaga maupun pribadi, dirinya hanya ingin menyelamatkan kabupaten Flores Timur dari tindakan penguasa setempat yang disinyalir dengan semena-mena menguras uang rakyat di daerah,

“Berdasarkan fakta dan data, kita serahkan sepenuhnya pada penegak hukum untuk bekerja demi Lewo Tana atau daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

Selain ke KPK, pihaknya pun, kata Hakim, melaporkan hal yang sama ke Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi tersebut bisa ditangani.

Lihat juga...