DPR Pantau Kualitas Penyaluran BPNT di Padang

Editor: Mahadeva

PADANG – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memantau pengawasan penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Kota Padang, Selasa (26/3/2019).

Rombongan yang datang ke padang berjumlah sembilan orang, dipimpin M. Asli Chaidir. Mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul, Selasa (26/3/2019). Asli menyebut, fungsi pengawasan dijalankan setiap saat oleh DPR RI. Kunjungan kerja ke daerah menjadi salah satu cara untuk melakukannya. Dalam kegiatan tersebut juga dimanfaatkan, untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Pertemuan ini sangat penting, sebagi upaya menjalin komunikasi yang intensif antara lembaga legislatif, dalam hal ini Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Kota Padang, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang sosial,” tutur Asli.

Kedatangan ke Pemko Padang, untuk mengetahui data penerima BPNT, sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Padang. “Untuk itu, kami ingin tahu mengenai data penerima BPNT di Kota  Padang untuk 2018 dan 2019. Progress pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Padang, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Padang, serta usulan kebijakan dari Wali Kota dan, atau Dinas Sosial Kota Padang, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di masa mendatang,” jelasnya.

Sekda Kota Padang, Amasrul, menjelaskan, di 2018 Kota Padang mendapatkan kuota 27.427 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Sedangkan kuota berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kemensos RI, ada 24.432 KPM.

Pada penyaluran bank, kuota menjadi 22.516 KPM. Yang telah bertransaksi sebanyak 21.081 KPM, dan sisanya 1.434 KPM tidak bertransaksi. Sejauh ini, total pencairan BPNT di Kota Padang sepanjang 2018 adalah sebesar Rp27.308.270.000. Sementara untuk 2019, kuota yang disampaikan Kemensos RI sebanyak 23.854 KPM. Kuota penyaluran bank sebanyak 22.516 KPM.

Amasrul menyebut, ketidaksinkronan data pada setiap penyaluran disebabkan beberapa hal, seperti belum sesuianya data by name by address, penerima BPNT dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Termasuk, data yang dimiliki Himpunan Bank Negara (Himbara), sebagai bank penyalur bantuan. Kemudian belum terfasilitasinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermasalah (kartu hilang, kartu rusak, kartu terblokir, belum dapat kartu dari awal, dan saldo kosong).

Serta terlambatnya laporan pencairan BPNT setiap bulan dari bank, sehingga rekonsiliasi antara Himbara dan Dinas Sosial terkendala. Terkait kendala tersebut, Amasrul, yang juga mantan Kepala Dinas Sosial Kota Padang berharap, data SIKS-NG dan data bank Himbara dapat sinkron, sehingga mudah untuk melakukan verifikasi dan validasi. “Sedangkan untuk permasalah KKS agar diberikan kewenangan kepada BRI, selaku bank penyalur di daerah, untuk menyelesaikan permasalahannya,” pungkasnya.

Lihat juga...