hut

Ekonom: Sumbar Perlu Ubah Struktur Ekonomi

Ilustrasi -Dok: CDN

PADANG – Ekonom Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof. Werry Darta Taifur, menyarankan perlu dilakukan terobosan pembangunan di provinsi itu dengan cara mengubah struktur perekonomian yang tidak lagi mengandalkan komoditas primer.

“Sejak 2000 hingga 2017, struktur perekonomian Sumbar tidak berubah, salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah pengembangan industri berskala kecil dan menengah, sehingga tidak terus menerus bergantung pada komoditas semata,” kata dia, di Padang, Sabtu (30/3/2019).

Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Nasional dengan tema Berselancar di Atas Ombak Inovasi Kunci Menuju Indonesia Sejahtera, menghadirkan pembicara Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, Ekonom CSIS, Dr. Fajar B Hirawan, Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Unggul Heriqbaldi dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Baiturahmah, Dr. Yandi Sukri.

Menurut Werry, harus diakui di Sumbar industri besar sulit tumbuh dan berkembang, namun untuk skala kecil dan menengah potensial dikembangkan.

“Oleh sebab itu, fokus inovasi dilakukan pada pengembangan industri skala kecil dan menengah,” kata mantan Rektor Unand itu.

Ia menemukan permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah meliputi soal standardisasi, sertifikasi, kapasitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, rendahnya daya saing hingga keterbatasan pembiayaan.

Kemudian pada sisi lain, pria yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Semen Padang tersebut juga menilai perlunya inovasi dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Apalagi Sumbar bergantung 80 persen dari transfer pusat, dan di tingkat daerah APBD disepakati oleh kepala daerah dan DPRD, sehingga jangan sampai ada saling sandera,” kata dia.

Ia memaparkan, selama ini pola pertumbuhan ekonomi Sumbar selalu mengikuti pola pertumbuhan nasional. Namun, untuk pengurangan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berjalan cukup baik. Salah satunya dipicu oleh pengendalian inflasi yang cukup baik, sinergi program pusat, provinsi dan kabupaten kota serta adanya dana desa. (Ant)

Lihat juga...