Gugatan Ditolak MA, Aturan PPPSRS Wajib Dijalankan

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung menolak gugatan uji materi aturan pengelolaan apartemen di Jakarta.

Aturan yang digugat tersebut, Peraturan Menteri PUPR No.23/2018, tentang PPPSRS, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.132/2018, tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Saya mengapresiasi MA. Bahwa MA mengambil sebuah keputusan, yang keputusan itu mendasarkan pada prinsip keadilan. Karena kita tahu persis, Pergub 132 tahun 2018 itu bertujuan untuk menjadikan rumah-rumah susun sebagai ekosistem hidup yang nyaman dan berkeadilan. Aturan yang kita buat itu, memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang berkeadilan,” ucap Anies, Jumat (23/3/2019).

Pergub diterbitkan berdasarkan azas keadilan. Pergub tersebut mengatur, setiap Rumah Susun Hak Milik (Rusunami) harus menyusun pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS). “Nah kemarin sempat di gugat di MA dan gugatannya ditolak. Artinya apa yang kita putuskan itu benar, menurut konstitusi dan juga sesuai dengan prinsip keadilan yang selama ini kita dorong,” tegasnya.

Nama pengurus juga harus dilaporkan ke Pemprov DKI Jakarta, lengkap dengan pengaturan uang pelayanan, dan berbagai iuran yang dibebankan kepada penghuhi. Bila tidak dijalankan, Pemprov DKI Jakarta dapat mencabut izin PPPRS. “Konsekuensi dari keputusan penolakan judicial review oleh MA itu, saya meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan Pergub 132/2018 secara lengkap, konsisten, dan tuntas,” tambahnya.

Anies memastikan ke depan di Jakarta akan semakin banyak dibangun Rumah Susun (Rusun). Sehingga Dia tidak mau, para penghuni rusun diperlakukan sewenang-wenang oleh pengelola. Dengan Pergub 132/2018, seharusnya itu tidak ada lagi konsumen diberlakukan tidak adil. Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta tersebut merasa kecewa, karena banyaknya unit apartemen dan rumah susun yang dibeli hanya untuk investasi.

“Di Jakarta Selatan hari ini hampir 40 persen apartemen itu kosong. Kenapa? Karena orangnya tidak tinggal di situ. Dulunya dibuat untuk investasi,” ujarnya.

Pergub 132/2018 digugat ke Mahkamah Agung oleh Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) dan seorang notaris bernama Sutrisno Tampubolon. Namun gugatan yang diajukan Sutrisno Tampubolon ditolak Mahkamah Agung pada 19 Maret lalu.

Lihat juga...