Kasus Stunting di Sumbar Terus Bertambah

Editor: Koko Triarko

220
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, saat memberikan sambutan di dalam rapat kerja daerah (Rakerda) BKKBN dengan pemerintah daerah di Sumatra Barat/ Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat, mencatat kasus stunting atau anak bertubuh pendek, dari tahun ke tahun terus bertambah. Hal ini pun turut dibahas dalam rapat kerja daerah (Rakerda) BKKBN dengan pemerintah daerah.

Kepala BKKBN Sumatra Barat, Syahruddin, menjelaskan beragam penyebab terjadinya kasus anak bertubuh pendek tersebut. Mulai dari pernikahan usia dini, ibu hamil dan balita kurang asupan gizi, sampai kondisi lingkungan yang tidak sehat.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang pendek. Dibutuhkan proses yang panjang, agar kasus stunting benar-benar tuntas di daerah Sumatra Barat ini.

“Penuntasan kasus stunting di daerah butuh waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan penanganan berkelanjutan. Hasilnya pun tidak bisa dilihat dalam waktu satu dua tahun, melainkan lima hingga 10 tahun ke depan,” katanya, Selasa (12/3/2019).

Ia menjelaskan, melihat pada 2018 lalu, daerah dengan angka stunting yang tinggi, masing-masing Pasaman dan Pasaman Barat. Sedangkan pada 2019, BKKBN mencatat ada satu daerah yang terjadi kasus anak bertubuh pendek, yakni di Kota Solok.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, juga mengatakan untuk menyelesaikan kasus anak bertubuh pendek tersebut, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Karena tidak bisa dilakukan dengan target waktu yang pendek.

Kendati demikian, Nasrul berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota turut serta berperan, supaya kasus stunting tidak terus meluas dan menyerang anak-anak di Sumatra Barat.

“Saya melihat untuk menyelesaikan persoalan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang berat. Untuk itu, saya meminta kepada Dinas Kesehatan, BKKBN, serta Kepala Daerah benar-benar serius untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Hal demikian, mengingat kasus stunting di Sumatra Barat yang meningkat pada tahun ini. Perlu adanya upaya yang serius, kini ada anggaran dari daerah dan pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kan ada anggarannya itu, jadi pergunakanlah untuk melengkapi gizi ibu hamil dan balita. Membangun jamban yang layak, supaya kasus diare tidak menyerang anak-anak. Sebab, itu juga memicu stunting,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, Nofrijal, mengatakan untuk menuntaskan persoalan anak bertubuh pandek tersebut perlu adanya edukasi dan pendampingan pada ibu yang memiliki bayi.

Tujuannya agar para ibu benar-benar memberikan gizi yang cukup pada anak mereka. Sebab, stunting juga disebabkan kurangnya asupan gizi pada anak.

“Jadi, yang bisa dilakukan BKKBN dalam masalah stunting ini bisa melalui program usaha peningkatan gizi masyarakat. Hal ini pernah dilakukan pada 1980an. Orang tua dibekali pengetahuan tentang pola pemberian gizi yang tepat bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, jika edukasi dan pendamping dilakukan dengan baik, maka bisa dikatakan kasus anak bertubuh pendek itu, secara perlahan bisa di atasi, dan tentunya dengan target tidak ada lagi anak-anak di Indonesia atau pun di Sumatra Barat yang terkena stunting.

Baca Juga
Lihat juga...