hut

Kemenag Tindak Lanjuti Kebijakan Saudi Soal Rekam Biometrik

Editor: Koko Triarko

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, mengatakan pemerintah Saudi menjadikan rekam biometrik jemaah haji sebagai syarat proses penerbitan visa atau pemvisaan. Proses rekam biometrik tahun ini akan dilakukan di 34 provinsi. 

“Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jemaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan,” ucap Nizar, melalui pesan singkat diterima wartawan, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Nizar mengaku siap untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, supaya bisa dipahami dan tidak menyulitkan para jemaah haji 2019.

“Tim Ditjen PHU siap menindaklanjuti kebijakan ini, agar prosesnya bisa segera dipahami dan tidak menyulitkan jemaah,” ujarnya.

Sementara, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, mengungkapkan pihaknya sudah menggelar rapat dengan VFS Tasheel, selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Saudi, untuk melakukan proses rekam biometrik.

“Kemarin saya rapat dengan VFS Tasheel, dan Kemenag mengusulkan agar mereka menambah titik layanan lagi di 120 lokasi,” tuturnya.

Menurutnya, VFS Tasheel merespons positif usulan ini, dan akan mengkajinya. VFS Tasheel saat ini juga sudah membuka kantor layanan di 34 titik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Saat ini, mereka sedang berupaya untuk menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.

“Sebanyak 120 titik layanan usulan Kemenag tersebar di kabupaten/kota di provinsi, dengan jemaah banyak dan lokasinya jauh. Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Kasubdit Dokumentasi Haji, Nasrullah Jassam. Menurutnya, VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services.

“Untuk wilayah seperti Papua, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor, tapi dalam bentuk bio mobile. Layanannya mirip dengan layanan perpanjangan sim keliling,” katanya.

Nasrullah menambahkan, proses rekam biometrik ini akan mulai dijalankan pada Senin, 11 Maret 2019.

Pada 25 Februari 2019, Ditjen PHU telah merilis jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  1440H/2019M.

Hal teknis terkait rekam biometrik ini, kata Nasrullah, akan disampaikan oleh bidang haji di masing-masing Kanwil Kemenag provinsi dan Kasi Haji Kankemenag Kabupaten atau Kota.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com