KPK Respon Pengajuan PK 24 Terpidana Korupsi

297
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Dokumentasi CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pengajuan Peninjauan Kembali (PK) 24 terpidana kasus korupsi. Saat ini mereka sedang mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).

“Kalau yang masih proses sekitar 24 terpidana kasus korupsi, yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Secara normatif sebenarnya itu hak dari para terpidana kasus korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (13/3/2019).

Dalam perspektif KPK, terpidana kasus korupsi yang mengajukan PK, sudah terbukti bersalah. Hal itu tertuang dalam putusan sebelumnya. “KPK memastikan, seluruh proses pembuktian dan termasuk alasan-alasan dari terpidana untuk mengajukan PK itu kami pastikan putusan sebelumnya sudah sesuai, jadi sudah terbukti bersalah melakukan korupsi dari perspektif KPK,” tandasnya.

Hal itu, didasari proses pembuktian yang panjang. Baik di tingkat Pengadilan Negeri, ataupun sampai ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. “Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya untuk kasus per kasus cukup banyak dari pengajuan PK itu sebenarnya kami pandang tidak ada bukti baru, jadi syarat adanya novum itu tidak terpenuhi,” tandas Febri.

Seperti kasus yang menjerat mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman. “Misalnya kemarin, yang terakhir yang sempat jadi diskusi di beberapa tempat Irman Gusman misalnya, kami menilai tidak ada novum di sana,” jelasnya.

Namun, KPK mempersilakan jika terpidana kasus korupsi tersebut akan mengajukan PK. “Bahwa pihak terpidana itu berbeda pendapatnya, itu silakan saja, nanti kita tunggu saja putusan pengadilannya. Kami percaya pengadilan akan independen dan imparsial untuk memutus itu, apalagi kasus-kasus ini melibatkan pejabat publik dan menjadi perhatian yang cukup luas bagi publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat 24 terpidana korupsi yang saat ini tengah mengajukan PK. Mereka, merupakan terpidana korupsi yang berasal dari berbagai macam latar belakang kasus.

Diantaranya, Rico Diansari (perantara suap Gubernur Bengkulu) yang dihukum penjara 6 tahun dan denda Rp200 juta. Bupati Rokan Hulu Suparman (menerima suap RAPBD) yang divonis penjara 4,5 tahun dan denda Rp200 juta. Wakil Rektor UI, Tafsir Nurchamid (pengadaan barang dan jasa proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI) yang divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Anas Urbaningrum (korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang) dengan vonis, 14 tahun penjara denda Rp5 miliar, uang pengganti Rp57 miliar dan 5 juta dolar AS, mantan Menkes Siti Fadilah Supari (pengadaan alat kesehatan) yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta uang pengganti Rp1,9 miliar.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (korupsi penyelenggaraan haji) yang divonis 10 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti Rp1,8 triliun. Choel Mallarangeng (korupsi proyek pembangunan P3SON di bukit Hambalang) yang divonis 3,5 tahun penjara denda Rp250 juta.

Mantan anggota DPRD Sumut Guntur Manurung (suap DPRD Sumut), yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta uang pengganti Rp350 juta; Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar (suap penjualan kapal perang SSV kepada instansi pertahanan Filipina) yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta.

Mantan Menteri ESDM Jero Wacik (korupsi dana operasional menteri) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti Rp5 miliar. Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman (suap gula impor) yang divonis 4,5 tahun penjara denda Rp200 juta.

Mantan Hakim MK Patrialis Akbar (suap JR UU Peternakan dna Kesehatan Hewan) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti 10 ribu dollar AS dan Rp4 juta, dan mantan anggota DPR RI Dewie Yasin Limpo (suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp200 juta.

“Jadi, kami sampaikan terima kasih juga pada masyarakat sipil yang konsen terhadap proses perjalanan proses peradilan yang independen dan imparsial tersebut,” pungkas Febri. (Ant)

Lihat juga...