MK Beri Bimbingan Teknis PHPU Anggota Peradi

Editor: Mahadeva

220

JAKARTA — Demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak Indonesia merdeka, beberapa sistem pemilu dan demokrasi telah diterapkan.

Namun, sistem tersebut terus diperbaharui dan dievaluasi sesuai dengan zamannya. Demikian disampaikan Ketua MK, Anwar Usman, dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Kegiatan tersebut, hasil kerjasama antara Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

“Pemilu serentak 2019 merupakan hal baru bagi MK, bahkan bagi bangsa Indonesia. Sehingga sudah bisa dipastikan persaingan yang ketat antar peserta pemilu, khususnya persaingan suara. Tak dapat dipungkiri, hal itu berpotensi memunculkan banyaknya perkara yang masuk ke MK,” kata Anwar Usman, Jumat (15/3/2019).

Pemilu serentak, memiliki tujuan menguatkan sistem presidensiil, sesuai rancang bangun sistem Ketatanegaraan Indonesia pascaperubahan UUD 1945. Selain itu, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak, dapat menciptakan efisiensi.

Terutama, untuk menghemat anggaran dan waktu. “Kegiatan bimbingan teknis kali ini dapat dimaknai sebagai bagian dari fairness dan equal treatment ,MK kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. Advokat adalah bagian dari penegak hukum, itulah saya merasa perlu untuk berbicara di sini,” ungkapnya.

Anwar menyebut, perkembangan proses demokrasi tersebut, telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem yang tinggi. Permasalahan tidak hanya dalam proses pemilunya, melainkan juga terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pascarekapitulasi perolehan suara.

Baca Juga
Lihat juga...