OTT KPK, Menag Minta Maaf pada Masyarakat Indonesia

Editor: Satmoko Budi Santoso

398

JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifudin, mengungkapkan prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan dua pejabat di lingkungan Kementerian Agama, sebagai tersangka pemberi suap jual beli jabatan.

“Kemenag menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT KPK yang terjadi terhadap diri RMY, HRS, MFQ dan 3 orang lainnya. Untuk itu Kemenag menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT yang melibatkan pejabat Kemenag terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kemenag,” ucap Menag Lukman di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Menag menilai peristiwa yang terjadi pada diri HRS dan MFQ adalah peristiwa hukum yang bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan.

Kemenag juga akan sepenuhnya kooperatif dengan penanganan hukum yang dilakukan oleh KPK agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara tuntas dan cepat.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Lukman meminta supaya peristiwa tersebut, dapat dijadikan sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak terulang. Peristiwa tersebut juga dijadikan sebagai dasar dari upaya melakukan langkah korektif yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem organisasi dan manajemen kepegawaian.

“Selaku Menteri Agama, saya memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini,” tegas Menag.

Menag minta jajarannya untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar-benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“ASN harus menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin,” ujarnya.

Setiap ASN juga diminta menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat pengabdian dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat,” tuturnya.

Diberitahukan, Rommy menjadi tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Diduga Romahurmuziy yang tak lain Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah meloloskan pendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

Kedua tersangka lain, yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, diduga sebagai pihak pemberi suap ke Romahurmuziy.

KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

“Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Baca Juga
Lihat juga...