Pekerja Migran Indonesia Hadapi Ragam Masalah

Editor: Satmoko Budi Santoso

169

MAUMERE – Masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di luar negeri maupun dalam negeri, terjadi mulai dari proses keberangkatan sampai pada proses pemulangan.

Khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada yang berangkat dengan proses yang prosedural dan nonprosedural.

PMI yang berangkat ke luar negeri secara prosedural mendapatkan perlindungan hukum dari negara, berbeda dengan PMI yang nonprosedural. Survei dari Migrant Care menunjukkan, pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri, sepanjang tahun 2013 sampai 2018 ada 584.482 orang. PMI ini 99 persen perempuan.

“Persoalan yang dihadapi oleh PMI adalah adanya kerentanan pada persoalan hukum dan bahkan sampai pada kematian. Sementara persoalan PMI lainnya yang tidak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, lebih banyak terkait dengan persoalan hukum,” sebut Gabriel Goa, ketua bidang advokasi Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JARNAS), Minggu (17/3/2019).

Data statistik BNP2TKI, kata Gabby sapaannya, sepanjang tahun 2012 sampai 2018 PMI yang meninggal sebanyak 1.288 orang. Malaysia merupakan negara penempatan yang menduduki posisi tertinggi dengan angka kematian sebanyak 462 kasus.

Peringkat berikutnya Arab Saudi sebanyak 224 kasus PMI yang meninggal disusul oleh Taiwan 176 Kasus. Setelah itu Korea Selatan sebanyak 59 kasus, Brunai Darussalam 54 kasus dan Hongkong dengan jumlah 48 kasus.

“Kebanyakan kasus perdagangan manusia adalah perempuan dan anak. Hal ini terlihat dalam laporan Fellowship menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki tingkat kerentanan tertinggi sebanyak 73 persen, anak perempuan 14 persen, laki-laki dewasa 10 persen dan anak laki-laki 2,5 persen,” jelasnya.

Untuk mencapai tujuan penghapusan perdagangan orang di Indonesia, terang Gabby, maka JARNAS Anti TPPO melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan salah satunya dengan International Organization Migrant (IOM).

Pertemuan dengan IOM sebutnya, dilakukan untuk memperkenalkan visi dan misi JARNAS Anti TPPO dan juga melakukan kerjasama dengan IOM baik itu dalam pencegahan serta pemulangan korban TPPO.

“Masalah lain yang dihadapi oleh PMI adalah berkaitan dengan tidak adanya keadilan hukum bagi PMI. Masih banyak kasus perdagangan orang yang tidak diproses secara hukum, karena kekurangan bukti-bukti dan juga tempat kejadiannya terjadi di luar negeri,” jelasnya.

Gabby berharap ke depan pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara penerima. Ini diperlukan agar persoalan hukum PMI dapat terselesaikan dengan baik.

Sementara, Among Pundhi Resi dari IOM mengatakan, ada beberapa persoalan terkait dengan masalah TPPO salah satunya adalah dalam proses reintegrasi bagi korban. Juga masih kurangnya pengawasan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi bagi korban.

Sehingga sebut Among, lebih cendrung pemberdayaan ekonomi tidak maksimal. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa saat ini IOM melakukan pelatihan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik polisi, jaksa dan hakim di beberapa wilayah khususnya di NTT.

“Ke depan kita berharap segala persoalan perdagangan orang dapat diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. Korban bisa mendapatkan keadilan hukum,” harapnya.

Baca Juga
Lihat juga...