Pemda Diminta Sosialisaikan Larangan Alat Setrum Ikan

Editor: Mahadeva

227

PADANG – Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat diiminta menyosialisasikan larangan penggunaan alat setrum ikan. Alat tersebut termasuk benda terlarang untuk mencari ikan. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Yosmeri/Foto: M. Noli Hendra

Sumatera Barat dikenal masyarakatnya masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan setrum. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri, mengatakan, aturan larangan menangkap ikan dengan setrum termuat di Undang-Undang No.31/2009, tentang Perikanan.

Di pasal 84 dituliskan, menangkap ikan dengan bahan berbahaya, dapat diancam pidana penjara maksimal 6 tahun, serta denda maksimal sebesar Rp1,2 miliar.  “Di Sumatera Barat mungkin masih ada masyarakat yang menggunakan alat tangkap setrum itu, bahkan dibuat sendiri dari aki dan baterai. Jadi dalam aturan KKP itu tidak ada disebutkan daya listrik yang diperbolehkan menggunakan dalam menyetrum ikan. Untuk itu, bagi masyarakat yang menggunakan alat tesebut untuk menangkap ikan, juga disebut melakukan illegal fishing,” tegasnya, Rabu (13/3/2019).

Yosmeri menyebut, di Sumatera Barat penindakan terhadap illegal fishing  dengan setrum dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. “Soal sosialisasi terus kita lakukan hingga ke masyarakat, melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswa) yang turun langsung ke lapangan. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan, kalau soal pengawasan mungkin wewenangnya pihak berwajib, karena bisa ditindak secara hukum dan dipenjara,” jelasnya.

Sementara mengenai masih adanya alat setrum yang dijual bebas secara online (e-commerce), Yosmeri mengingatkan masyarakat agar jangan nekat membeli dan memanfaatkannya untuk menangkap ikan. Penjualan bebas di beberapa situs jual beli, dapat ditindak secara hukum. Namun, pemperintah provinsi tidak bisa mengambil tindakan.

Hanya saja, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki kewenangan. “Kementerian yang dapat meminta pihak penyedia aplikasi jual beli online untuk mencabut peredaran alat penyetruman iklan yang dijual bebas tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah menanggapi adanya praktik bebas jual beli barang terlarang tersebut. Susi berharap, pengelola e-commerce segera mencabut laman yang menjual barang itu.

Baca Juga
Lihat juga...