Pemkot Denpasar Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak

Editor: Koko Triarko

241

DENPASAR – Guna mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak serta sebagai pedoman berperan aktif bersama menciptakan berbagai program dan inovasi, Pemerintah Kota Denpasar menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA), di Ruang Sewaka Mahottama Graha Sewaka Dharma, Denpasar pada Jumat (15/3/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 96 guru sekolah dasar se-Kota Denpasar, dan 61 guru SMP. Dengan rincian 25 SD Kecamatan Denpasar Barat, 23 SD Kecamatan Denpasar Timur, 25 Sekolah Kecamatan Denut dan 23 SD kecamatan Densel.

Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bekti Prastyani (kiri), dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya (kanan). -Foto: Sultan Anshori

Sedangkan untuk SMP dihadiri 18 SMP di Kecamatan Densel, 21 SMP di Kecamatan Denut, 12 SMP di Kecamatan Denbar dan 10 SMP di Kecamatan Dentim. Dilaksanakan juga penandatanganan deklarasi bersama oleh guru perwakilan SD dan SMP Se-Kota Denpasar.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya menjelaskan, kegiatan ini guna mensosialisasikan pentingnya pemenuhan hak anak dalam memberikan perlindungan anak demi kepentingan seluruh anak.

Made Toya mengatakan, anak memiliki peran strategis dan memiliki ciri khusus yang memerlukan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik. Bahkan, hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak anak.

Menurut Made Toya, sejalan dengan perkembangan pembangunan Kota Denpasar menuju Kota Layak Anak (KLA) tersebut, terus digalakkan dan mengembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal ini dilakukan, karena sekolah ramah anak merupakan indikator Kota Layak Anak, dan menjadi bagian terpenting diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak, sebagai upaya agar pemenuhan hak anak terpenuhi.

“SRA adalah amanat yang harus diselenggarakan untuk memenuhi hak anak, sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak,” jelasnya.

Mengingat pentingnya upaya ini, katanya, Pemkot Denpasar melalui Dinas DP3AP2KB, melaksanakan kegiatan pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi tenaga pendidik di Kota Denpasar.

“Besar harapan kita bersama, pelatihan konvensi hak anak (KHA) dan sekolah ramah anak (SRA) ini dapat memberikan informasi terbaik untuk para pendidik, guru, penyelenggara pendidik dan anak-anak di Kota Denpasar, dalam mewujudkan kota layak anak,” tegas Made Toya.

Sementara itu, fasilitator nasional SRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bekti Prastyani, saat ditemui, mengatakan, di Kota Denpasar sudah mulai digalakkan SRA.

Harapannya, SRA ini menjadi salah satu indikator dari Kota Layak Anak (KLA). Untuk mencapai tingkat Pratama sampai Nindya itu berada sampai 50 persen sekolah harus berstatus SRA.

Dalam SRA, terkait dengan hak anak, yang harus terpenuhi di antaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, anak tidak diperkenankan dihukum dan disanksi, tetapi lebih kepada anak memahami tanggung jawab dengan disiplin positif dan kesepakatan.

“Kota Denpasar telah meraih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya, dan semoga ke depan bisa berkembang lebih baik lagi, sehingga layanan terhadap anak terkait peningkatan SRA berjalan dengan lancar,” katanya.

Lihat juga...