hut

Pemprov Kaltim Izinkan Lahan Eks Puskib Jadi RTH

Editor: Mahadeva

BALIKPAPAN – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lahan eks Puskib mendapatkan izin Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, mengizinkan Pemkot Balikpapan menjadikan lahan tersebut sebagai RTH. Namun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap pembangunan Supermall harus dicabut terlebih dahulu. Hadi Mulyadi menyebut, pemprov sudah menerima surat dari Wali Kota Balikpapan, mengenai usulan lahan eks Puskib untuk RTH. Namun persoalannya, lahan tersebut IMB-nya sudah dikeluarkan Pemkot Balikpapan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi – Foto Ferry Cahyanti

“Ini kan unik, yang memberikan IMB wali kota, yang beri izin pembangunan Supermall wali kota. Sekarang ada surat dari wali kota lagi, untuk dijadikan RTH. Terserah wali kota lah, yang penting selesaikan dulu IMB dengan pihak ke tiga ini,” tutur Hadi, Rabu (13/3/2019).

Penyelesaian persoalan dengan pihak ketiga dibutuhkan agar tidak terjadi penuntutan di akhirnya. “Dia sudah diberi izin untuk membangun, lalu tiba-tiba minta RTH. Selesaikan dulu lah, urusan itu. Nanti jika sudah diselesaikan, maka akan kami izinkan,” tegasnya.

Untuk diketahui, lahan eks puskib di Balikopapan merupakan aset Pemprov Kaltim, yang diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Perusda Melati Bhakti Satya. “Kalau belum selesai, tapi sudah dijadikan RTH, nanti ada yang menuntut. Pasti ribut,” tandasnya.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan, IMB bisa saja gugur dengan berbagai pertimbangan. Ia mengakui, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan IMB kepada pihak swasta, agar lahan eks. Puskib dibangun menjadi pusat perbelanjaan. Namun selama enam tahun pasca diterbitkannya IMB, pembangunan belum juga dilakukan. Hal itu mendorongnya, meminta Gubernur Kaltim mengkaji kembali rencana pembangunan supermall di lahan tersebut.

“Mungkin tidak perlu dipersoalkan IMB, yang penting mereka bapak gubernur mengkaji, kalau itu misalnya perjanjiannya gugur karena sekian tahun tidak dibangun-bangun. Berarti misalnya Perusda MBS bisa menarik kembali penyertaan aset itu, kemudian akan diserahkan kembali kepada provinsi,” kata Rizal.

Rizal Effendi mengaku tidak tahu persis isi perjanjian kerja sama antara Perusda MBS dengan PT SBD selaku developer. Namun Rizal mengatakan, sejauh ini belum ada biaya yang dikeluarkan, untuk menuju tahapan pembangunan, dan IMB bisa dicabut.

“Pasti arti perjanjian itu ada resiko-resiko, kalau misalnya siapa yang wanprestasi masing-masing akan punya resiko. Saya tidak tahu perjanjiannya gimana antara investor dengan MBS itu. Kalau IMB dicabut, otomatis bisa langsung diambil Pemerintah Provinsi itu,” ujarnya.

Rizal berharap, Pemprov Kaltim bersedia menghibahkan lahan eks. Puskib kepada pemerintah kota, agar bisa dibangun RTH. Areal tersebut kerab dilanda banjir saat turun hujan, sehingga dianggap perlu untuk membangun area resapan air, sekaligus menjadikan Balikpapan lebih hijau dan sejuk.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!