Peningkatan Kesejahateraan Petani Misi Utama Pemprov Bali

Editor: Koko Triarko

240

BADUNG – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali, IB Wisnuardhana, memaparkan peningkatan nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani, merupakan salah satu misi utama dalam pola pembangunan semesta berencana Provinsi Bali.

“Untuk mendukung misi tersebut, maka ditetapkan peraturan Gubernur  Nomor 99 tahun 2018, tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali, yang mewajibkan pihak hotel, restoran, swalayan dan katering untuk memanfaatkan produk lokal Bali, baik produk pertanian, perikanan dan produk lokal lainnya,” jelas Wisnuwardhana, dalam acara ‘Pencanangan Gerakan Petani Milenial Provinsi Bali 2019 menuju Lumbung Pangan Dunia tahun 2045’ di Bagus Agro, Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Selasa (12/3/2019).

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali, IB Wisnuardhana. -Foto: Sultan Anshori

Wisnuardhana mengungkapkan, Pergub No. 99 ditetapkan sebagai regulasi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para petani, yang notabene masih menjadi mata pencaharian sebagian besar dari penduduk Bali. Dan di masa sekarang, tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, persaingan pemasaran hingga keterbatasan SDM yang berkualitas.

Pergub Nomor 99, kata Wisnu Wardhana, juga sejalan dengan usaha untuk menarik kaum milenial agar mau menjadi petani. Isi dari pergub ini juga akan terus disosialisasikan, dan menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis bagi para petani milenial yang turut menjadi peserta kali ini.

“Salah satunya dengan pelatihan sistem teknologi informasi dan pemasaran berbasis online, yang juga jadi salah satu bagian dari program kita untuk meningkatkan SDM petani, terutama petani milenial kita,” imbuhnya.

Dilanjutkan Wisnuwardhana, sektor pertanian sejatinya adalah salah satu sektor pendorong pembangunan bidang ekonomi di Bali, di samping sumber utama seperti pariwisata dan kerajinan.

Selain itu, pertanian juga punya peran penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pelestarian alam serta budaya di Bali.

Masih kata Wisnu Wardhana, selain penetapan Pergub No. 99/2018, Wisnuwardhana juga menjelaskan Pemprov Bali melalui dinas TPHP juga memberikan subsidi pupuk organik yang dibuat oleh kelompok tani dan diberikan kembali kepada petani.

“Juga ditambah program dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), berupa dana yang dapat diakses kelompok-kelompok tani dengan bunga sangat murah,” tambahnya.

Terkait program yang menyasar petani milenial, Wisnuwardhana menyebut, program dari Kementerian Pertanian ini merupakan salah satu upaya yang sangat baik, untuk menarik kaum milenial terjun ke sektor pertanian dan berkaitan erat pula dengan misi Pemprov Bali lewat diterbitkannya Pergub No. 99/2018.

“Pertanian jika ditekuni secara sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan dengan bimbingan teknis serta akses permodalan serta bantuan subsidi, akan meningkatkan minat generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian,” harap Wisnuwardhana.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro,  dalam kesempatan yang sama menyebut sektor pertanian banyak yang menganggap sebagai sektor yang terpinggirkan, apalagi dengan pertanyaan yang banyak diyakini, yakni apakah dengan jadi petani bisa kaya?

“Jawabannya tentu saja bisa, apalagi di Bali, pertanian bisa disinergikan dengan pariwisata, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan produktivitasnya. Ada link yang bisa menghubungkan petani dan pelaku pariwisata, serta wisatawan agar produk hasil pertanian bisa diserap oleh sektor pariwisata,” ucap Syukur.

Dijelaskannya, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, selama 4 tahun terakhir sektor pertanian menjadi salah satu sektor dengan prioritas utama, dengan berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi yang layak bagi para petani, baik dari sisi produksi hingga pemasarannya.

“Dalam 4 tahun terakhir, kerja keras kita semua dengan petani sebagai motor penggeraknya, telah mampu menurunkan inflasi pangan kita dari yang sebelumnya 10,57 persen, sekarang tinggal 1,26  persen. Bahkan di Bali, inflasi pangan sampai di angka minus 0,7 persen. Ini sangat signifikan dan bisa dirasakan dengan harga pangan yang relatif stabil,” urai Syukur.

Pun demikian, dengan volume ekspor produk pertanian Bali yang disebutnya meningkat hingga 199,4 persen, dari 4 tahun sebelumnya di mana 75 persen merupakan ekspor hasil perkebunan.

“Kopi Kintamani sekarang jadi primadona di pasar dunia. Kami di Kementan sangat mengapresiasi hal ini, dan untuk tahun depan anggaran untuk Bali kita tingkatkan menjadi Rp285,9 miliar untuk tahun ini,” sebut Syukur.

Pada 2019, menurut Syukur, juga akan dicanangkan menjadi tonggak alih generasi petani di Indonesia dengan program-program yang ditujukan untuk regenerasi profesi petani, kepada kaum milenial.

“Ini tantangan kita ke depan, termasuk juga untuk para petani di Bali,” pungkas Syukur.

Lihat juga...