hut

PKK Diajak Sosialisasikan STBM di Denpasar

Editor: Mahadeva

DENPASAR – Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggandeng PKK dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyosialisasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari keinginan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan Denpasar sebagai Kota Sehat. “Kami dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggandeng PKK Kota Denpasar untuk menyosialisasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini,” ucap Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Tri Indarti, saat menyosialisasikan STBM kepada PKK dan Kepala Desa dan Lurah di Kota Denpasar, Selasa (19/3/2019).

Tri Indarti menyebut, 99,96 persen masyarakat Kota Denpasar telah mempunyai sanitasi yang baik. Namun demikian, masih tersisa sebanyak 0,04 persen, masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang baik. Tercatat, masih ada enam desa dan kelurahan, yang belum melaksanakan kesepakatan bersama mengenai sanitasi.

“Dari enam desa dan kelurahan tersebut, 0,04 persen masyarakatnya yang belum mempunyai sanitasi. Untuk itu melalui sosialisasi dengan menggandeng PKK Kota Denpasar, kami harapkan tahun ini semua permasalahan sanitasi dapat dituntaskan,” tandasnya.

Tantangan untuk mewujudkan sanitasi secara menyeluruh di Kota Denpasar, salah satunya masalah urbanisasi. Meski demikian, tantangan tersebut harus bisa diselesaikan dengan keterlibatan PKK.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ida Ayu Selly D. Mantra, mengajak semua kader PKK mulai dari tingkat banjar lingkungan, desa atau kelurahan sampai kecamatan, untuk membantu sosialisasi gerakan pola hidup bersih dan sehat. “Melalui gerakan pola hidup bersih dan sehat ini saya yakin masyarakat akan lebih memahami pentingnya mewujudkan sanitasi,” ujarnya.

Selly optimistis, untuk mencapai 100 persen masyarakat Kota menggunakan sanitasi, dapat tercapai tidak sampai akhir 2019. Namun demikian, diperlukan kerja keras untuk menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat, untuk merubah sudut pandang masyarakat.

Utamanya untuk masyarakat yang masih memanfaatkan bantaran sungai sebagai tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK). “kita harus menyosialisasikan dampak bahaya dari MCK sembarangan, terutama untuk kesehatan,” tandasnya.

Perbekel Dauh Puri Kaja, Nyoman Gede Risnawan, mengatakan, sampai saat ini di wilayahnya masih terdapat 10 keluarga yang belum memiliki sanitasi. Ada kendala biaya untuk mewujudkan keluarga tersebut memiliki sanitasi. “Kami berharap untuk wujudkan ini dapat bantuan biaya pembuatan sanitasi,” pungkasnya.

Lihat juga...