Rastra dan BPNT Harus Dapat Menurunkan Kemiskinan

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Pemerintah berharap bantuan Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non Tunai dapat menurunkan angka kemiskinan.

Kenaikan anggaran bantuan PKH dan perluasan transformasi BPNT di 2019, serta komplementaritas berbagai program lainnya diharapkan dapat  menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” harap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dr. Ir. R. Harry Hikmat, Selasa (19/3/2019).

Bantuan yang diterima Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Rastra dan BPNT sebesar Rp110 ribu per bulan. Bantuan disalurkan setiap tanggal 25 di setiap bulan.  Realisasi pemanfaatan BPNT di Januari  2019 telah mencapai 81,23 persen. Di Februari mencapai 42,11 persen. “Hasil survey Microsave menyatakan,  95 persen penerima BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT dari segikualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan jumlah,” ungkapnya.

Jumlah bantuan yang disalurkan, PKH dan BPNT atau Rastra Tahap I 2019 untuk NTT senilai Rp627,7miliar. Bantuan PKH senilai Rp577,5 miliar dan Rastra atau BPNT senilai Rp50,1 miliar. Bantuan  PKH dan BPNT tahap I 2019 untuk Kabupaten Sikka sebesar Rp28,2 miliar. Bantuan PKH senilai Rp26,1 miliar dan Rastra senilai Rp2,1 miliar.

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita saat berdialog dnegan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di kabupaten Sikka.Foto : Ebed de Rosary

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, jumlah KPM PKH terus meningkat. Dari 2,79 juta KPM di 2014, menjadi 10 juta KPM di 2018. Anggaran PKH sejak 2014 meningkat secara drastic, dari hanya Rp5,6 triliun di 2014 menjadi Rp34,4 triliun di 2019 ini. “Untuk tahap pertama tahun 2019 ini saja, pemerintah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp12,2 triliun. Alokasi PKH untuk provinsi NTT sebesar Rp577,547 miliar untuk 376.880 KPM,” tuturnya.

KPM BPNT disebut Agus, meningkat dari 1,3 juta KPM di 2017 menjadi 10 juta KPM di 2018. Ditargetkan di 2019 menjadi 15,6 juta KPM. Pada Desember lalu, pemerintah berkomitmen untuk menambah jumlah KPM PKH di 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Berarti diharapkan, seluruh KPM BPNT juga masuk sebagai peserta PKH.

KKS merupakan inovasi sosial 4.0, di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi di dalam satu kartu. KPM dikenalkan dengan sistem perbankan dan transaksi digital. PKH secara bertahap selama tiga tahun terakhir bertransformasi menjadi non tunai.

“Bantuan beras sejahtera secara intensif  bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada aspek fasilitas bantuan, saat ini pemerintah terus mendorong perbankan untuk menambah jumlah agen, perbaikan sinyal jaringan didaerah-daerah sulit dan layanan seperti teras kapal untuk memberikan kemudahan bagi KPM yang tinggal didaerah terpencil dan kepulauan,” paparnya.

Integrasi bantuan didasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT), yang diupdate secara berkala oleh pemerintah daerah melalui SIKNG. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan data sesuai dengan kondisi lapangan. “Ke depan seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik dari pusat dan daerah, memiliki komitmen untuk menggunakan data yang sama. Hal ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

Lihat juga...