Serahkan Data Keuangan 2018, Anies Optimistis DKI Pertahankan WTP

Editor: Mahadeva

198

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, optimistis Laporan Leuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 Pemprov DKI Jakarta akan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Jika opini WTP kembali diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan prestasi yang diperoleh di 2017 lalu. “Alhamdulillah, penyerahan LKPD telah kita tunaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ikhtiar mempertahankan lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Insyaallah, kita akan mendapatkan WTP lagi,” kata Anies, Jumat (15/3/2019).

Anggaran 2018 yang dilaporkan ke BPK sebesar Rp82,26 triliun. Sementara aset yang dilaporkan sebesar Rp497,43 triliun. Angka tersebut naik Rp32,82 triliun, bila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Anies menyadari, perlunya upaya keberlanjutan dalam mengerjakan LKPD. Sehingga Pemprov DKI Jakarta memerlukan bantuan dari BPK.

“Maka dari itu kami berharap BPK memberikan bimbingan, saran dan koreksi, karena pada akhirnya pengelolaan keuangan bukan hanya secara administratif yang baik, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada warga,” tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengungkapkan, dalam penyusunan laporan masih ditemukan beberapa aset yang tidak tercatat dengan baik. Hal itu menimbulkan kesusahan dalam penyusunan laporan. “Ada banyak, misalnya ada laporan ada catatannya tetapi barangnya tidak ter-notaris dengan baik, atau sebaliknya. Tapi ada barangnya tapi tidak tercatat atau ada barangnya ada catatannya tapi ada selisihnya. jadi variasinya banyak,” jelas Anies.

Untuk mengatasi masalah pencatatan aset, Pemprov DKI Jakarta, membentuk tim yang bertugas untuk melakukan inventarisasi dan pencatatan ulang. Namun, upaya tersebut terkendala perubahan struktur organisasi yang sedang dilakukan. Banyak individu pencatat sudah tidak bekerja lagi, baik karena pensiun ataupun sudah meninggal dunia. “Proses konfirmasinya tidak ada itu karena pensiun, karena sudah wafat, jadi banyak faktor-faktor teknis, tapi itu semua nanti kita bereskan,” tandas Anies.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan, pihaknya mulai memeriksa laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Setelah diperiksa, BPK DKI meminta pemprov segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. “Pemeriksaan sudah dari tanggal empat, kami sudah sampaikan permasalahan kepada teman-teman DKI, khususnya di SKPD dan DPRD, supaya memperbaiki,” ujar Yuan.

Setelah menerima laporan keuangan, BPK berkewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan paling lambat hingga 15 Mei 2019. Hasil pemeriksaan akan menghasilkan opini. Ada empat opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT), dan Tidak Wajar.

Baca Juga
Lihat juga...