Sinkronisasi JakEVO dan OSS, DKI Kirim Tim ke Kemenko Perekonomian

Editor: Mahadeva

342
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengirimkan tim ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Tim akan membicarakan sistem JakEVO.

Kebijakan tersebut dilakukan, lantaran protes dari Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengenai tumpang tindih sistem investasi tersebut. “Kami sedang ajukan tim bicara dengan Kemenko Perekonomian, nanti ketika sudah selesai sinkronisasi baru (kami kabarkan),” ujar Anies, Kamis (14/3/2019).

Anies menyebut, dua bulan lalu sudah bertemu dengan Darmin Nasution, untuk membahas integrasi JakEVO dengan OSS. Dari hasil pertemuan itu, kedua pihak sepakat menyelaraskan kedua sistem dalam perizinan investasi.  “Kemarin disepakati masuknya lewat OSS kemudian langsug ke JakEVO, diproses JakEVO kemudian keluar izinnya,” ungkap Anies.

Dengan demikian, bakal dilakukan penghubungan antara sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang digagas pemerintah pusat, dengan sistem perizinan digital milik Pemprov DKI Jakarta, yang dikenal dengan nama JakEVO.  OSS akan menjadi aplikasi yang digunakan masyarakat untuk mengajukan perizinan. Sedangkan, JakEVO untuk memproses perizinan yang diajukan. “Enggak (tumpang tindih), justru disinkronkan jadi satu,” tandasnya.

Anies menyebut, izin dalam membuat sebuah usaha tidak bakal terbit, jika kategori usaha tidak sesuai dengan tata ruang Jakarta. “Di Jakarta, kalau kita mau mendirikan usaha, harus sesuai tata ruang, misalnya mau bikin kegiatan yang punya limbah berbahaya, berarti tidak bisa semua tempat, karena itu izinnya harus menyesuaikan tata ruang,” ungkapnya.

JakEVO digunakan Pemprov DKI dan sudah diintegrasikan dengan tata ruang Ibu Kota. Dengan demikian, izin sebuah usaha, tidak akan terbit jika kategori usaha tidak sesuai dengan tata ruang Jakarta. Sebelumnya, Anies mengktitik sistem perizinan OSS yang digagas pemerintah pusat. Ada masalah dalam sistem perizinan usaha online itu, sehingga tidak bisa diterapkan penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Anies menanggapi keluhan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait belum berjalannya OSS di Ibu Kota.

Lihat juga...