Tarif MRT Diputus Rp8.500, Pemprov DKI-DPRD Belum Bersepakat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA —- Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan penetapan tarif angkutan orang dan barang sudah diatur oleh Perda ayat 5 tahun 2014 Pasal 177 yang bakal dijadikan pondasi dalam menentukan tarif rata-rata pada Moda Raya Terpadu (MRT).

“Untuk menetapkan tarif angkutan orang dan angkutan barang itu diatur, kita memperhatikan usulan dari DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) itu sudah diusulkan Rp12.000 dengan tarif terintegrasi Rp12.000 untuk MRT dan LRT-nya Rp 10.800,” ucap Saefullah usai menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019) malam.

Menurut Saefullah bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga telah mengusulkan tarif rata-rata untuk MRT Jakarta.

“BUMD mengusulkan Rp8.500 dan Rp10.000, LRT-nya Rp5.000 dan Rp7.000. Jadi, saya rasa kita ingin memanfaatkan ruang ini untuk berdiskusi lagi dengan teman-taman DPRD,” ungkapnya.

Dia menjelaskan hasil Rapimgab itu ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah diputuskan bahwa tarif rata-rata MRT Jakarta sebesar Rp8.500. Namun baru tarif rata-rata saja, sedangkan untuk biaya per stasiun dan per kilometer masih harus dihitung ulang.

“Jadi sudah diputuskan untuk tarif rata-rata MRT itu Rp8500 dan LRT menjadi Rp5.000. Kemarin kita udah buat tabel untuk yang rata-rata Rp10.000. Hari ini kita mau lapor dulu ke Pak Gubernur, dan nanti kita akan diskusi dengan teman-teman MRT untuk dibuat tabelnya,” paparnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu sudah mengusulkan nilai rata-rata tarif MRT Jakarta sebesar Rp10.000 kepada anggota DPRD. Dimana besaran tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan boarding fee + tarif per kilometernya dikali jumlah jarak tempuh.

Namun, besaran ini tak disetujui lantaran sejumlah anggota dewan menilai, usulan tersebut masih terbilang mahal bagi masyarakat. Apalagi, jika dibandingkan dengan pengendara motor yang hanya membutuhkan biaya satu liter bensin untuk pulang dan pergi ke kantornya.

Saefullah juga sempat mengusulkan akan memberi diskon bagi masyarakat di tahun 2019 ini.

“Kiranya eksekutif mengusulkan tarif MRT tetap Rp10.000 dan LRT Rp6.000. Diskon bisa kita berikan di tahun 2019 ini, kira-kira sambil MRT dan LRT nya bebenah terus servisnya kepada masyarakat. Kira-kira didiskon 25 persen sampai Juni,” jelasnya.

Tawaran ini tetap ditolak, sebab DPRD DKI Jakarta mengaku besaran tarif tersebut, sudah ditentukan berdasarkan dengan kajian yang diberikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

“Tadi kita sudah tawarkan ya ada opsi diskon dan sebagainya. Tapi mereka (DPRD) rupanya ingin perhitunganya lebih konkret ya. Jadi perhitungannya Rp8.500 rata-rata. Hari ini pun akan kita buat tabelnya oleh PT MRT,” imbuhnya.

Dia pun menyampaikan pada tabel yang disiapkan Pemprov DKI, tarif dimulai Rp3.000 untuk tap in dan tap out di stasiun yang sama. Tarif ini kemudian akan bertambah Rp1.000 untuk stasiun berikutnya.

“Misalnya dia naik dari (stasiun) Lebak Bulus kalau keluar di (stasiun) Fatmawati Rp4.000, kalau keluar Blok M Rp8.000,” katanya.

Besaran tarif Rp1.000 kilometer, maka tarif stasiun terjauh yakni dari Lebak Bulus ke Bundaran HI atau sebaliknya sebesar Rp14.000. “Tarif untuk penumpang ini berdasarkan rumus boarding fee ditambah tarif per kilometer dikalikan jarak,” ujarnya.

Dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI dengan Pemprov DKI membahas tarif MRT dan light rail transit (LRT) yang digelar Senin siang, diputuskan tarif MRT Rp8.500 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan tarif LRT Rp5.000 dari Velodrome sampai Kelapa Gading.

Hingga kini Saefullah terus berusaha melobi DPRD untuk menyetujui usulan ini. Dikarenakan untuk biaya perawatan MRT Jakarta.

Lihat juga...