Warga Burangkeng Minta Pemkab Bekasi Serius Kelola TPA

Editor: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Warga Desa Burangkeng, kembali melakukan aksi penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Ratusan warga setempat menutup jalan menuju akses masuk ke TPA, Senin (4/3/2019).

Aksi tersebut menuntut adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti pengelolaan TPA sehingga tidak berdampak pada lingkungan dan kompensasi untuk warga atas adanya lahan TPA.

Namun hal itu tak pernah didengar, hingga warga menuntut penutupan permanen TPA atau bersyarat dengan luas areal 11 hektare.

“Pindah TPA ke kecamatan lain. Tiap hari kita diberi sampah tapi tidak pernah ada perhatian apa pun,” ujar Ketua Tim 17 Desa Burangkeng, Ali Gunawan, di sela aksi.

Ali Gunawan, Ketua Aksi juga sebagai tim 17 Desa Burangkeng – Foto: Muhammad Amin

Tim 17, dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat terkait TPA. Tim tersebut terdiri dari unsur aparat pemerintah desa, BPD, tokoh agama, dan masyarakat.

Menurut Ali, wajar saja bila aspirasi perlu didengar sehingga disikapi dengan serius oleh segenap pihak. Pasalnya, tuntutan warga sangat wajar juga, lantaran terdampak secara langsung oleh TPA yang mendapat distribusi sampah dari tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi. Sementara sejak lima tahun terakhir TPA telah melebihi kapasitas.

Ali berharap, pemerintah segera merespon tuntutan warga. Pihaknya mengancam akan terus melakukan penutupan hingga antarkedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk menentukan nasib selanjutnya atas TPA Burangkeng.

“Pokoknya sampai ada komitmen tertulis dan mengikat,” tandasnya,

Sementara, Ketua RW 03 Desa Burangkeng, Umar, menyatakan, tuntutan warga merupakan kewajiban dari pemerintah untuk ditunaikan. Dia mengatakan, wilayahnya yang paling terdampak karena langsung berhadapan dengan lokasi TPA.

“RW 03 langsung di lokasi TPA, dari empat RT di sini ada 700 KK,” terang Umar.

Warganya, lanjut Umar, rata-rata memiliki kesepakatan yang sama ingin diberi kesejahteraan. Karena bertahun-tahun terkena dampak lingkungan juga bau yang tak sedap.

“Ibaratnya yang punya hidung di sini sudah kebal. Tapi kami meminta bisa dimanusiakan, kami juga manusia. Pemerintah bisa kasih kompensasi buat kami, seperti warga di Bantargebang di Kota Bekasi,” ujarnya.

Disamping itu, warga ingin pemerintah memperbaiki jalanan yang rusak akibat lalu lalang kendaraan. Keinginan lainnya, warga ingin memiliki fasilitas kesehatan di lingkungan setempat.

“Memang nggak ada TPA juga, orang pasti bisa sakit. Tapi kita pengen dijamin, kayaknya pemerintah ke warga itu tidak peduli,” tandasnya.

Warga meminta, semua aktivitas pembuangan sampah sementara distop. Sebelum ada kesepakatan dalam bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga di Desa Burangkeng. Hal ini mengacu kesepakatan bersama bahwa warga akan menunggu perjanjian tertulis dari pemerintah.

Terpisah, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Maulana, mengatakan, dengan aksi tersebut, puluhan truk sampah tidak bisa masuk untuk membuang sampah di TPA Burangkeng. Ia mengatakan, TPA di Kabupaten Bekasi hanya ada di Desa Burangkeng.

“Saya berharap ada penyelesaian dalam waktu dekat. Sehingga sampah bisa kembali dibuang di TPA Burangkeng, kasian kalau sampai menumpuk terlalu lama,” papar Maulana.

Lihat juga...