50 Persen Hutan Mangrove di Indonesia, Hilang

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Indonesia memiliki seperlima dari total hutan mangrove di seluruh dunia,  yaitu sekitar 3,2 juta hektare. Tapi sayangnya, dalam 30 tahun terakhir ini, 50 persennya hilang. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang tercepat dalam penggunaan mangrove di seluruh dunia. 

Manager Spatial Planning The Nature Conservancy (TNC), Yusuf Fajariyanto, menyebutkan banyak sekali penyebab kerusakan mangrove di Indonesia. Salah satunya, adalah alih fungsi lahan atau Land Conversition.

“Land Conversition banyak terjadi di semua wilayah Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi di Gorontalo, yang baru saja saya datangi atau di daerah Ogan Komering Ilir,” kata Yusuf, di Kantor Pusat TNC Jakarta,  Selasa (16/4/2019).

Manager Spatial Planning The Nature Conservancy (TNC), Yusuf Fajariyanto –Foto: Ranny Supusepa

Alih fungsi lahan ini, bisa menjadi tambak atau kepentingan pembangunan lainnya. “Atau bisa juga karena adanya tenurial conflict atau konflik status area.  Misalnya, hutan lindung yang dijadikan hutan sosial,” lanjutnya.

Terkait perubahan menjadi hutan sosial ini,  Yusuf secara pribadi menyatakan kurang setuju. Karena masyarakat yang beraktivitas di hutan lindung ini, berpotensi untuk merusak ekosistem daerah tersebut.

Penyebab lainnya yang juga teridentifikasi oleh Yusuf, adalah kurangnya data saintifik, sistem yang komprehensif dalam pemantauan dan evaluasi serta pendanaan.

“Ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang berkepanjangan pada hutan mangrove, menyebabkan banyak pembangunan yang akhirnya berdampak buruk pada hutan mangrove,” ujar Yusuf.

Salah satu data di lapangan menunjukkan, penambangan yang dilakukan di sekitar hutan mangrove memberikan polutan berlebih di area mangrove, atau adanya polutan dari pestisida sebagai akibat kegiatan manusia di area tersebut,  yang akhirnya menyebabkan penumpukan sedimen. Akibatnya, hutan mangrove tidak lagi bisa bertahan dan mati.

“Padahal, rusaknya hutan mangrove memiliki efek yang sangat besar. Mulai dari kerusakan ekologi hingga hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat sekitar,” ucap Yusuf.

Dicontohkan, jika masyarakat daerah tersebut biasa mengambil udang yang hidup di area mangrove, maka tidak bisa mengambilnya lagi.

“Atau jika terjadi gelombang besar, maka tidak akan ada penahannya. Akibatnya, gelombang akan masuk ke area daratan,” ungkap Yusuf, seraya menunjukkan, wilayah Muara Gembong yang dalam beberapa tahun sudah berubah, karena masuknya air laut ke daratan.

Kebijakan pemerintah terkait area mangrove ini, pun belum ada. Sehingga, tidak ada aturan yang membatasi pembangunan atau pengalihan lahan hingga tidak merusak area mangrove.

“Upaya rehabilitasi pun hingga saat ini belum terlalu banyak efeknya. Karena selain sifatnya hanya sporadis, juga karena pihak-pihak yang melakukan rehabilitasi belum melakukan kajian secara penuh,” papar Yusuf.

Yusuf mengakui, bahwa saat ini banyak sekali project penanaman mangrove. Tapi, baru berbasis pada jumlah pohon yang ditanam.

“Seharusnya, proyek penanaman ini berbasis pada zonasi mangrove dan masalah penyebab kerusakan mangrove. Kan setiap area zonasi itu memiliki varietas yang berbeda. Jadi, sebaiknya ada pengkajian pada kebutuhan daerah tersebut,” urainya.

Dicontohkan, pada ekosistem Pulau Rambut. Area kosong yang ada merupakan lokasi burung mencari makanan. Kalau lokasi ini ditanam pohon mangrove, maka burung akan kesulitan untuk mencari makan.

“Jika ingin memperbaiki mangrove, artinya kita harus melakukan kajian saintifik, untuk menentukan langkah yang paling tepat untuk restorasi. Selain itu, juga diperlukan penguatan tata kelola dan meningkatkan awareness masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...