Ada 120 Dugaan Pelanggaran Pemilu Diproses Bawaslu Banten

Ilustrasi- Bawaslu - Dokumentasi CDN

SERANG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten memproses 120 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah kasus tersebut merupakan akumulasi sejak mulai proses tahapan pemilu hingga masa kampanye.

Anggota Bawaslu Banten, Badrul Munir, mengatakan, dalam penanganan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu membagi dalam lima katagori. Yaitu, pelanggaran adminisitrasi, pelanggaran pidana, etik dan pelanggaran lain.

“Bawaslu memproses 120 dugaan pelanggaran, di antaranya 80 kasus yang berasal dari temuan Bawaslu di lapangan dan 40 laporan masyarakat,” kata Badrul Munir, dalam ekspose kesiapan Bawaslu melakukan pengawasan di masa tenang dan pemungutan suara, Sabtu (13/4/2019).

Dari 120 kasus dugaan pelanggaran tersebut, yang diregistrasi oleh Bawaslu sebanyak 92 kasus, terdiri dari 15 laporan atau temuan katagori administrasi, 18 kasus pelanggaran pidana, delapan kasus dugaan pelanggaran etik, dan 17 kasus dugaan pelanggaran lainnya. “Sebanyak 31 laporan dan temuan tidak terbukti,” jelasnya.

Laporan dan temuan yang diproses Bawaslu tersebut, diterima atau ditemukan sejak awal prose pemilu hingga masa kampanye selesai. “Pada masa kampanye, ada indikasi pelanggaran juga, seperti bawa anak-anak, penggunaan fasilitas pemerintah dan kampanye di luar titik yang sudah ditentukan,” kata Badrul.

Anggota Bawaslu Banten, Samani, menambahkan, terkait indeks kerawanan Pemilu 2019, Banten menempati ranking ke lima secara nasional setelah Papua, Yogyakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. “Indeks kerawanan pemilu di masing-masing kabupaten dan kota di Banten, yang ada di atas rata-rata nasional adalah, Pandeglang 61,2 persen, Kabupaten Serang 50,3 persen, Kota Cilegon, 50,3 persen dan kota Tangerang 50 persen. Ada empat indikator Indek kerawanan pemilu, yakni sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi dan partisipasi,” pungkas Samani. (Ant)

Lihat juga...