Bawaslu: 672 TPS di Bekasi, Rawan

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Jawa Barat, menyebut ada sepuluh persen Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari jumlah total di wilayah setempat masuk dalam kategori rawan, pada Pemilu serentak, Rabu 17 April 2019.

“Jumlah itu didapat dari hasil laporan Pengawas TPS di lapangan, yang dikategorikan rawan ada sekira 672 dari jumlah total 6.720 TPS di Kota Bekasi,” ungkap Ali Mahyail, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Selasa (16/4/2019).

Ali Mahyail, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. –Foto: M Amin

Menurutnya, TPS dikatakan rawan, jika rentan terhadap sejumlah persoalan, seperti keamanan, terjadi politik uang, termasuk netralitas ASN. Hal lain masuk kategori rawan, misalnya TPS berdekatan dengan posko pemenangan salah satu calon, dan pendirian TPS di lokasi jalan kampung.

“Termasuk TPS rawan yang ada praktik politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (sara),” tegas Ali.

Namun demikian, Ali tidak merinci lokasi TPS mana saja yang dikategorikan rawan. Dia hanya menyebut, tiga Kecamatan, seperti Bekasi Utara, Timur dan Barat.

Wilayah tersebut, menurutnya, merupakan kawasan padat penduduk multietnis dan lainnya, dan lahan untuk pendirian TPS juga terbatas.

Ia meminta Pengawas TPS di masing-masing wilayah dapat lebih ekstra dan sigap dalam melaporkan segala bentuk kecurangan melalui aplikasi Siwaslu. Karena tugas pengawas kian berat, memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku, seperti menjaga keamanan kotak suara dan di TPS sendiri.

Ali menyebut, ada keputusan baru yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan, bahwa masyarakat bisa melakukan pencoblosan, bila memiliki identitas, tidak hanya KTP El, tetapi bisa juga menggunakan SIM, dan kartu pengenal lainnya.

“Keputusan MK terbaru memperbolehkan siapa saja bisa memberikan hak suara, bila memiliki identitas, tidak harus KTP-El, Surat Keterangan (Suket),” ucapnya.

Warga yang penting memiliki identitas, boleh mencoblos, seperti SIM, Pasport atau KTP lama yang belum EL. Untuk itu, Bawaslu sudah melakukan antisipasi melalui Sentra Gakkumdu, guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

Lihat juga...