Bawaslu Banyumas: Pengawasan Politik Uang Dilakukan 24 Jam

Editor: Satmoko Budi Santoso

291

PURWOKERTO – Untuk mencegah upaya money politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, membentuk patroli pengawasan anti-money politik. Tim yang beranggotakan 670 personel ini, akan bertugas selama 24 jam selama masa tenang, mulai tanggal 14-16 April 2019.

Komisioner Bawaslu Banyumas, Asep Henry Habibuloh, mengatakan, agenda patroli pengawasan ini melibatkan semua unsur.

Mulai dari pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 5.437 personel, pengawas desa sebanyak 331 orang dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebanyak 81 personel. Pengawasan dilakukan selama 24 jam dengan sistem sif.

“Untuk sif pagi akan bertugas mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, kemudian untuk sore mulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB dan untuk sif malam mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB,” terang Asep, Jumat (12/4/2019) usai apel siaga Bawaslu di alun-alun Purwokerto.

Pembentukan patroli pengawasan anti-money politik ini, bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bebas dari pelanggaran, antara lain dengan pencegahan upaya politik uang, memastikan tidak ada kegiatan kampanye selama masa tenang serta penertiban alat peraga kampanye.

Menurut Asep, money politik biasanya terjadi di ruang tertutup. Sehingga upaya pencegahannya tidak hanya dengan patroli, tetapi juga degan pendekatan sosial budaya.

Antara lain dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna mempersempit ruang gerak pelaku money politik. Selain itu juga dibentuk posko-posko pengaduan yang dekat dengan masyarakat. Dan yang terpenting, mengedukasi masyarakat supaya tidak takut untuk melaporkan money politik.

“Dari awal proses pemilu ini, sudah ada upaya pendekatan dan pencegahan yang kita lakukan hingga 193 kasus yang berpotensi melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan pilkada 2018, Kabupaten Banyumas termasuk tinggi dalam potensi pelanggaran money politik.

Bahkan Banyumas masuk peringkat kedua di Jawa Tengah untuk kasus money politik, setelah Kabupaten Temanggung.

“Pilkada 2018, Banyumas urutan kedua di Jawa Tengah untuk temuan kasus money politiknya. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran money politik sangat banyak di sini, karena itu berbagai upaya dilakukan Bawaslu untuk pencegahan. Salah satunya adalah dengan pembentukan patroli pengawasan anti-money politik ini,” terangnya.

Meskipun gencar melakukan pemberantasan money politik, namun Bawaslu seringkali terbentur pada aturan.

Komisioner Bawaslu Banyumas, Saleh Darmawan, mengatakan, kasus money politik seringkali gugur, karena subjek hukum dibatasi hanya pada tiga kategori, yaitu pelaksana, tim kampanye dan peserta kampanye.

Sehingga selama masa kampanye, jika pelaku money politik bukan dari tiga kategori tersebut, tidak bisa diproses.

“Kecuali pada hari H, pelaku money politik bisa dijerat semua,” pungkasnya.

Lihat juga...