hut

Bawaslu Banyumas Tangani 13 Kasus Politik Uang

Editor: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Selama proses pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas menemukan 13 kasus money politic. Hingga saat ini seluruh kasus tersebut masih dalam proses di tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Banyumas, Yon Daryono mengatakan, laporan dan temuan dugaan money politic terus bertambah. Awalnya sampai dengan H-1 pencoblosan ada 6 kasus dugaan money politic dan terus bertambah hingga total 13 temuan.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Banyumas, Yon Daryono. Foto: Hermiana E. Effendi

Terakhir Bawaslu mendapat laporan tentang ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar dengan inisial AS yang membagikan uang pada malam menjelang pencoblosan. Dan pada hari H, istri ketua KPPS juga membagikan uang.

“Pembagian uang tersebut untuk kepentingan salah satu calon anggota legislatif DPRD Banyumas dari PDIP dengan inisiap FS,” jelas Yon Daryono, Minggu (28/4/2019).

Temuan kasus tersebut berawal dari salah satu warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membawa spesimen surat suara dari caleg tersebut.

Pengawas TPS merasa curiga dan saat ditanya, ternyata ia juga membagikan uang. Pengawas TPS kemudian menelusuri dari mana uang tersebut berasal, dan ternyata dari istri ketua KPPS.

“Dalam perkembangannya warga juga memberikan informasi bahwa ketua KPPS juga membagikan uang pada malam menjelang pencoblosan. Atas temuan ini, Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas agar ketua KPPS tersebut tidak terlibat dalam proses perhitungan suara,” terang Yon Daryono.

Sebelumnya Bawaslu Banyumas juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tim sukses salah satu caleg DPR RI dari PDIP. Bawaslu menemukan uang senilai Rp 5 juta, baju koko serta pamflet caleg dari sebuah mobil yang diberhentikan di tengah jalan oleh Bawaslu.

Temuan dugaan money politic terjadi merata di beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Tambak, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Cilongok, Purwojati, Jatilawang hingga Gumelar.

Disinggung tentang batas waktu penyelesaian kasus tersebut, Yon mengatakan, pihaknya masih mempunyai cukup waktu untuk menuntaskannya.

Untuk temuan kasus, Bawaslu mempunyai waktu 7 hari sejak kasus tersebut ditemukan, kemudian ditambah 14 hari kerja, sehingga total ada waktu hingga 21 hari untuk menanganinya sejak kasus tersebut ditemukan.

“Sekarang masih proses klarifikasi dan sebagainya, semua kasus sudah diregister di Gakumdu, jadi waktunya masih mencukupi untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.

 

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!