hut

Bawaslu Banyumas Temukan Tiga Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

Editor: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Pascapencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, menemukan tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bentuk pelanggaran tersebut antara lain, ada KPPS yang menolak memberikan salinan formulir C1 kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), kemudian ada KPPS yang memperbolehkan pemilih warga Bekasi tanpa formulir A5 untuk mencoblos serta ada pemahaman penghitungan suara yang salah.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Banyumas, Saleh Darmawan, mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa petugas PTPS ditolak oleh KPPS, saat meminta salinan formulir C1 dengan alasan seluruh dokumen sudah dimasukkan dalam kotak suara.

Peristiwa tersebut terjadi di TPS 18 Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat. Tak hanya kepada PTPS, para saksi juga tidak mendapatkan salinan C1.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Banyumas, Saleh Darmawan. Foto: Hermiana E. Effendi

“Sesuai aturan, pengawas TPS dan saksi berhak untuk mendapatkan salinan C1, namun saat kita konfirmasi, keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), seluruh dokumen sudah masuk dalam kotak suara. Bahkan petugas KPPS juga tidak menyerahkan dokumen yang seharusnya ada di luar kotak suara, yaitu dokumen yang dipergunakan untuk perhitungan cepat KPU,” terang Saleh, Kamis (18/4/2019).

Setelah dikonfirmasi, ketua KPPS TPS 18, Rubimanto, mengatakan, ia memiliki dokumen berita acara perhitungan suara yang di luar kotak suara, tetapi berada di rumah. Setelah diambil dan diteliti bersama, dokumen tersebut hanya untuk pilpres dan DPR RI.

Karena khawatir dokumen di kotak suara lainnya belum lengkap, Bawaslu kemudian meminta Panwascam Purwokerto Barat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada PPK, yang isinya supaya KPPS TPS 18 untuk melengkapi proses tahapan perhitungan suara sesuai dengan aturan yang ada.

Saleh menyatakan, pihaknya merasa heran dengan kinerja KPPS yang tidak memahami aturan, karena untuk PTPS dan saksi wajib diberi jika meminta salinan C1.

“Setelah kita jelaskan panjang-lebar, ternyata petugas KPPS ini belum pernah mengikuti bintek, saat dilaksanakan bintek, mereka tidak datang, sehingga tidak paham aturan,” terangnya.

Pelanggaran lain yang ditemukan Bawaslu yaitu di TPS 10 Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Bawaslu mendapat laporan ada salah satu pemilih dari kelurahan tersebut yang sudah pindah ke Bekasi.

Namun, saat pelaksanaan pencoblosan kemarin, ia sedang berada di Purwanegara. Karena kenal dengan petugas KPPS, akhirnya ia diperbolehkan untuk mencoblos dan diberi surat suara capres. Padahal ia tidak memiliki formulir A5.

“Yang terjadi adalah muncul selisih jumlah surat suara yang dipergunakan di TPS tersebut, karena orang tersebut sudah menjadi warga Bekasi dan tidak memiliki formulir A5. Untuk penanganan temuan ini, kita akan rapatkan terlebih dahulu. Ada wacana juga untuk meminta pemungutan suara ulang, tetapi kepastiannya nanti setelah rapat,” jelasnya.

Temuan lainnya terjadi di Kecamatan Banyumas, dimana petugas KPPS tidak memahami tentang ketentuan suara sah dan perhitungannya. Dalam surat suara jika ada yang mencoblos nama partai dan nama caleg, maka sesuai aturan, suara tersebut diberikan kepada caleg yang dicoblos. Namun, oleh petugas KPPS, hitungannya dimasukkan dalam suara partai.

“Dari beberapa laporan yang masuk ini, sebagian besar karena petugas pelaksana di lapangan kurang memahami teknis, kita jadi mempertanyakan. Selama ini bagaimana bintek yang sudah dilakukan. Seharusnya, kalau ada petugas yang tidak mengikuti bintek, seperti kasus di TPS Rejasari, harus ada bintek susulan atau minimal diberi buku panduan, karena mereka ini ujung tombak yang akan betugas di lapangan,” tegas Saleh.

 

Lihat juga...