Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Ribuan TPS di Surabaya

Ilustrasi TPS - DOK CDN

SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 terhadap 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Rekomendasi diberikan, menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara. “Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo, Minggu (21/4/2019).

Rekomendasi tersebut berawal dari laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI, mengenai dugaan terjadinya kecurangan penggelembungan suara. Dugaan tersebut dialamatkan kepada ratusan TPS saat penghitungan suara Pemilu 2019 ke Bawaslu Surabaya.

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Mendapati hal itu, Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno menyikapi adanya laporan tersebut pada 21 April 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019, ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara, terhadap pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS.

Kondisi tersebut tersebar di Kota Surabaya. Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya, untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya, melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya.

Kemudian, koreksinya diminta segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan. “Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Surabaya Muhamamd Kholid, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Hanya saja, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, karena harus menunggu rapat pleno KPU. “Ini sedang akan dibahas di rapat pleno KPU,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...