BPJS Kesehatan Balikpapan Bayar Klaim Rp134,9 Miliar

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kantor cabang Balikpapan membayarkan dana kapitasi dan tagihan klaim sebesar Rp134,9 miliar sepnjang bulan April 2019. Pembayaran tersebut dilakukan kepada 216 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 26 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) di wilayah kerja Balikpapan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Endang Diarty, Selasa (16/4/2019) mengatakan, mekanisme pembayaran klaim terhadap fasilitas kesehatan dilakukan setelah lolos verifikasi dan jatuh tempo.

“Sistemnya first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu,” katanya.

Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini, kata Endang Diarty, dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Merujuk rilis BPJS Kesehatan pusat, dana sebesar Rp 11 triliun telah digulirkan untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada FKTP.

Lebih lanjut, Endang menjelaskan, tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP jatuh tempo setiap tanggal 15. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.

“Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan,” jelas dia.

Endang mengatakan, dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi.

Endang juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.

BPJS Kesehatan selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” bilangnya.

Endang menambahkan, Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama.

Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.

Pemerintah akan terus menjaga kontinyuitas Program JKN-KIS dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki.

“Kami berterima kasih kepada penyedia layanan (provider) sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini,” ungkapnya.

Lihat juga...