hut

BPJS Padang: Lanjutkan Kerja Sama, Lengkapi Data Akreditasi RS

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina, menyebutkan, bagi rumah sakit (RS) yang ingin melanjutkan kerja sama dengan BPJS agar segera melengkapi data terakreditasinya.

Hal ini mengingat, kementerian kesehatan (Kemenkes) sudah bersurat ke seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota agar melengkapi itu hingga 30 Juni 2019 sesuai tenggat waktu perpanjangan kontrak bagi rumah sakit yang belum terakreditasi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina/Foto: M. Noli Hendra

“Kementerian kesehatan memperpanjang tenggat waktu itu, karena sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019,” ujarnya, Jumat (12/4/2019) saat bertemu awak media di Padang.

Menurutnya, pemberian tenggat waktu yang diberikan Kemenkes tersebut, agar rumah sakit yang belum melakukan akreditasi, agar melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nah jadi begini, setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Maka kita harapkan hal itu segera dilakukan oleh pihak rumah sakit,” katanya.

Asyraf menyebutkan, dari 34 rumah sakit yang bekerjasama di wilayah kerjanya di BPJS Cabang Padang, masih ada 3 rumah sakit yang belum terakreditasi ditambah satu rumah sakit yang masih dalam proses penilaian perpanjangan akreditasi.

“Untuk melakukan penilaian rumah sakit itu ada tim penilai independen yang ditunjuk Kemenkes yakni Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Mereka yang khusus memberikan standar pelayanan yang baik bagi rumah sakit berupa akreditasi rumah sakit,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika rumah sakit yang belum melengkapi data perpanjangan kerja samanya berupa keterangan akreditasi rumah sakitnya sesuai dengan tengat waktu yang diberikan, maka BPJS secara otomatis tidak akan kerjasama lagi meskipun itu rumah sakit milik pemerintah atau swasta.

“Jadi, otomatis kerjasamanya dihentikan sementara hingga akreditasi itu dipenuhi. Sebab, selama akreditasi itu belum dipenuhi pihak rumah sakit, BPJS tidak bisa membayarkan klaimnya,” tegasnya.

Selain itu, Asyraf mengimbau masyarakat jika kesulitan dan terkendala dalam melakukan akses BPJS di beberapa rumah sakit yang menjadi mitra, maka dapat melaporkan ke call center BPJS di 1500400, kemudian BPJS juga telah memiliki petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit.

“PIPP bukan bertugas hanya sebatas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN-KIS di rumah sakit, tetapi juga wajib memberikan penjelasan kepada petugas rumah sakit terkait pengaduan peserta,” pungkasnya.

Sementara melihat secara skala Sumatera Barat, terdapat 6 Rumah Sakit yang belum menyelesaikan akreditasi sebagai syarat dan ketentuan kontrak kerja sama dengan BPJS.

“Dari 6 RS tersebut ada yang belum terakreditasi dan dalam proses perpanjangan namun belum keluar hasil penilaiannya,” jelasnya.

Dari 6 RS tersebut, 4 belum terakreditasi yakni RS Paru Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, RSUD Sadikin Kota Pariaman, RS Dr. Rasidin Kota Padang, RS Ibnu Sina Panti. Sementara, RS Tingkat III Dr. Reksodiwiryo (RS Tentara Padang) dan RSUD Sijunjung masih menunggu hasil penilaian perpanjangan akreditasi.

“Khusus di bawah wilayah kerja kami, dari 34 RS yang bekerja sama dengan kami, 3 RS yang belum terakreditasi ditambah RS Dr. Reksodiwiryo yang masih menunggu hasil penilaian perpanjangan akreditasi,” katanya.

Dia menjelaskan, sejak rekomendasi perpanjangan dikeluarkan Kemenkes, BPJS cabang Padang telah tiga kali menyurati RS yang belum melengkapi ketentuan. Sesuai aturan bagi rumah sakit swasta akan diputus kerja sama dengan BPJS, sementara rumah sakit pemerintah dilakukan penangguhan pembayaran.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!