Curangi Data PBB, Anies Bakal Beri Sanksi

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, baru saja memulai pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) alias fiscal cadaster.

Anies mengatakan, akan memberi sanksi kepada warga bila ditemukan data PBB tidak sesuai dengan aslinya. Sanksi ini diberikan Anies, menyusul fiscal cadaster yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Pengujian tahap pertama akan dilakukan di Kecamatan Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Penjaringan. Anies akan menerjunkan 700 petugas untuk melakukan pendataan.

“Kita melakukan fiscal cadaster untuk potensi pajak bangunan dan bumi. Petugas lebih dari 700 yang akan memeriksa baru di 4 kecamatan. Mereka akan jalan ke semua tempat, mengecek. Mereka akan dibekali dengan alat. Sehingga insyaallah bisa memastikan akurasi data,” kata Anies di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, Pemprov menjamin akurasi data yang akan dikumpulkan. Data juga akan dipastikan kembali secara acak dengan melakukan pengujian atas data yang terkumpul.

“Jadi saat ini kita memiliki data yang harus diuji akurasinya, data kita. Karena itu kita melakukan fiscal cadaster untuk potensi pajak bangunan dan bumi (PBB),” ujar Anies.

Kemudian setelah melakukan pendataan, nantinya petugas bakal menguji data secara acak. Bila ditemukan kesengajaan terkait perbedaan data PBB, Anies berjanji akan memberi sanksi saat memberikan data palsu, terkait luas lahan dan bangunan yang dimiliki.

“Bila ada selisih di situ, nanti kita akan koreksi, dan kalau ternyata kesengajaan, nanti ada sanksi,” jelasnya.

Fiscal cadaster dinilai bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang adil. Sebab, sejumlah data objek pajak di DKI tak sesuai fakta. Anies meminta masyarakat untuk memberikan informasi yang benar pada petugas, terkait kepemilikan objek pajak.

Setelah penyusunan fiscal cadaster di empat kecamatan, Anies berencana menyusun untuk seluruh kecamatan di Jakarta. Dengan begitu Pemprov punya data lengkap terkait informasi tentang tanah mulai dari hak, batasan, hingga tanggung jawabnya.

Ada pun lokasi yang masuk dalam kebijakan ini antara lain jalan protokol di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

“Ada banyak dan kita bisa lihat secara jumlah mudah sekali diidentifikasi. Ini kita lakukan fase pertama kita fokus di Jalan Sudirman Thamrin kemudian MT Haryono lalu Gatot Subroto dan Rasuna Said itu adalah fase pertama,” katanya.

Kebijakan untuk PBB tersebut mulai tahun 2019 bilamana warga membangun maka akan diberikan potongan 50 persen.

“Jadi dengan begitu lahan kosong di kawasan jalan protokol, agar lebih banyak dimanfaatkan untuk RTH,” katanya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengumpulkan data lahan-lahan, hunian dan fiskal yang ditargetkan rampung pada Juni-Juli 2019. Dari data tersebut akan terlihat data jumlah lahan kosong di jalan utama ibu kota.

Anies juga mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong di Jakarta untuk menjadi tempat berinteraksi antarwarga.

“Bisa menjadi taman bisa menjadi tempat bermain bisa banyak hal yang jelas dikerjakan di situ. Kalau dibiarkan pajaknya dobel kalau dijadikan taman pajaknya separuh. Silakan rasional,” kata Anies.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019. Pada Pasal 3 disebutkan, tanah kosong berlaku Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar dua kali lipat. Sementara tanah kosong yang dibuat RTH, maka berlaku pengenaan 50 persen dari PBB-P2.

Lihat juga...