hut

Di Kemusuk, Titiek Soeharto Unggul dari Kandidat Partai Lain

Editor: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA – Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, mendulang suara mayoritas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Dusun Kemusuk Kidul, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.

Dalam proses penghitungan suara di desa kelahiran Pak Harto itu, Titiek Soeharto yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, tercatat memperoleh sebanyak 83 suara. Perolehan suara Titiek Soeharto unggul jauh dari kandidat partai lainnya.

Seperti PDIP yang hanya memperoleh 28 suara, Gerindra dan PAN dengan masing-masing memperoleh 15 suara, PPP mendapatkan 10 suara, PKS 8 suara dan Golkar sebanyak 7 suara.

Sementara sejumlah partai seperti PKB hanya mendapatkan 1 suara, Nasdem 2 suara, Perindo 2 suara, PSI 2 suara, dan Demokrat 2 suara.

Sedangkan partai Hanura, PKB, Garuda, dan PKPI bahkan sama sekali tak mendulang 1 suara pun. Keempatnya mendapatkan 0 suara alias tak dipilih.

Ketua KPPS TPS 09 Dusun Kemusuk Kidul, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Heri, mengatakan, total suara yang masuk dalam Pemilihan Anggota DPR RI mencapai 192 suara. Dari jumlah itu sebanyak 176 suara dinyatakan sah. Sedangkan sebanyak 16 suara dianggap tidak sah.

Sebagaimana diketahui, lolos atau tidaknya Titiek Soeharto ke Senayan, tidak saja ditentukan perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) yang ia ikuti yakni DIY. Namun juga ditentukan dari pencapaian suara Partai Berkarya secara nasional sesuai ketentuan parliamentary threshold.

Pasalnya, sesuai ketentuan tentang Pemilu, partai politik yang ingin masuk ke parlemen, harus bisa menembus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen (4%) suara sah nasional. Jika tidak, partai tersebut tidak bisa mengirim wakilnya di parlemen.

Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 414 dan 415 tentang Pemilihan Umum. Dimana pada Pasal 414 ayat (1) disebutkan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Sementara dalam Pasal 415 ayat (1) disebutkan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (l) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Lihat juga...