Diskriminasi Sawit, Pemerintah Tempuh Jalur Litigasi WTO

266
Minyak sawit - Foto: gapki.id

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menempuh proses litigasi melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menghadapi diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.

“Jalan yang kita tuju kalau sampai delegated act, pada 12 Mei 2019 jam 00.00 diberlakukan, Indonesia akan menempuh jalan litigasi kepada WTO,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Peter Gontha, Jumat (12/4/2019).

Peter menyebut, hal itu diperlukan karena Uni Eropa benar-benar melakukan tindakan diskriminasi terhadap sawit, tanpa melihat fakta yang sesungguhnya. Salah satunya adalah penggunaan basis awal  2008, dalam metodologi penghitungan Indirect Land-Use Change.

Sementara hal tersebut, dinilainya dilakukan tanpa alasan yang kuat dan sudah tidak sesuai dengan realita. “Kita tidak ingin lagi diatur, dan kedaulatan kita merupakan harga mati. Jangan sampai terjadi lagi imperialisme dan neokolonialisme,” tegasnya.

Selain itu, gangguan maupun diskriminasi ini akan berdampak terhadap program pengentasan kemiskinan. Dampak lainnya, menghambat pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia. Hal itu mempertimbangkan, jumlah pekerja yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia saat ini mencapai 19,5 juta orang. Jumlahnya, lebih banyak dari penduduk Belanda yang hanya sebesar 17 juta jiwa, atau Belgia yang hanya 11 juta jiwa.

“UE sebetulnya tidak sejalan dengan konstitusi mereka sendiri, yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan kesepakatan yang ada bersama dengan PBB,” ujar Peter.

Oleh karena itu, mantan duta besar RI untuk Polandia tersebut menegaskan, tidak hanya proses litigasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Proses kerja sama bilateral dengan Uni Eropa juga akan dikaji kembali. “Kalau tidak ada keseimbangan dalam perdagangan atau masih ada diskriminasi, kita akan melawan, apabila mereka ingin menekan negara kita yang saat ini mau membangun,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Kolombia, yang tergabung dalam negara-negara produsen kelapa sawit (CPOPC), melakukan joint mission ke markas Uni Eropa. Kunjungan selama dua hari tersebut, dilakukan sebagai respon atas kebijakan Uni Eropa, yang memberlakukan kelapa sawit sebagai komoditas tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi).

Sebelumnya, Uni Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation, yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II atau RED II, menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi kepada lingkungan. Regulasi ini akan berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari Parlemen maupun Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum selama dua bulan. Batas waktu tersebut sejak konsep regulasi tersebut disampaikan Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Meski tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas langsung, regulasi ini juga bisa berlaku otomatis. Dan kemungkinan besar, prosedur otomatis tersebut yang akan digunakan. Hal itu dikarenakan, pembahasan Delegated Regulation belum dijadwalkan Parlemen maupun Dewan Eropa.

Lihat juga...