Ganti Rugi tak Dibayar, Warga Tutup Jalan Waduk Napun Gete

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Sekitar 100 warga pemilik lahan yang dipergunakan untuk membangun waduk Napun Gete di desa Ilimedo, kecamatan Waiblama, terpaksa menutup akses jalan masuk. Penutupan dilakukan sebab ganti rugi lahan yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung terlaksana.

“Sejak kemarin Kamis (11/4/2019), waga membangun tenda di depan jalan masuk ke lokasi bendungan Napun Gete. Ada sekitar 100 warga membangun tenda menutupi jalan,” sebut Simon Lewar, salah seorang warga, kepada Cendana News, Jumat (12/4/2019).

Dikatakan Simon, warga terpaksa menutup jalan masuk karena pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang dijanjikan bulan Maret 2019 sudah beres, tidak terealisasi. Hingga saat ini, penutupan jalan masih berlangsung.

“Warga membangun tenda dan tidur di sana. Sejak kemarin, kepala dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Sikka, Kapolsek Waigete dan pihak kontraktor, sudah melakukan negosiasi dengan warga,” terangnya.

Warga masih menutup jalan tersebut, sebab merasa kesal dengan jawaban pemerintah yang sudah seringkali tidak ditepati.

Simon berharap agar ganti rugi lahan tersebut segera dilakukan agar permasalahan ini bisa selesai dan tidak menghambat pembangunan waduk Napun Gete.

Kepala BWS NT II, Ir. Agus Sosiawan, ME, melalui PPK Bendungan III, Achmad Soehono, ST, MT, meminta warga bersabar sebab pihaknya masih melakukan proses administrasi. Warga pun diminta tidak memblokir jalan karena menghambat kegiatan pembangunan.

“Kami bukannya tidak mau membayar ganti rugi. Uangnya memang sudah ada tapi segala sesuatunya harus melalui prosedur. Saat ini proses administrasi sedang disiapkan,” sebutnya.

Dikatakan Achmad, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah juga baru dilantik bulan Februari 2019 lalu sehingga harus membereskan administrasi dahulu. Sebagai PPK Konstruksi, dirinya merasa sangat dirugikan dengan adanya aksi blokir jalan ini.

“Kalau sehari saja ditutup tentunya truk-truk pengangkut material tidak bisa beroperasi, dan pasti menghambat pembangunan. Saya pasti dirugikan karena sudah diberi target tahun 2019 konstruksi sudah selesai,” terangnya.

Dalam sehari, Achmad mengaku, membelanjakan dana Rp1 miliar untuk membeli material yang dipergunakan membangun bendungan. Apabila jalan ditutup otomatis truk pengangkut material tidak bisa melintas sehingga dirinya berharap ada kerjasama dari masyarakat.

Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Sikka, Tommy Lameng, mengatakan, masih tersisa 198 bidang tanah seluas 124 hektare yang belum dibebaskan. Dana pembebasannya menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Sikka Tommy Lameng. Foto: Ebed de Rosary

“Dana sisa untuk pembebasan lahan bendungan Napun Gete sudah ditransfer sebesar Rp200 miliar ke rekening Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” sebutnya.

“Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen Tanah di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang. Setelah dicairkan, maka pemerintah kabupaten akan segera membayar ganti rugi tahap akhir ini,” paparnya.

Pemerintah kabupaten Sikka, terang Tommy, memiliki kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp16 miliar. Pembayarannya telah dilakukan selama tiga tahap sehingga kewajiban pemerintah daerah sudah selesai.

Negosiasi yang dilakukan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Tommy Lameng, Camat Waiblama Antonius Jabo Liwu, dan Kapolsek Waigete Iptu Sipri Raja dengan 120 warga pemilik lahan waduk Napun Gete, Kamis (11/4/2019), menemui jalan buntu.

Pemilik lahan pun masih tetap memblokir jalan dengan mendirikan tenda menutupi jalan di pintu masuk waduk.

Upaya negosiasi terus dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian agar warga bisa membuka akses jalan tersebut.

Lihat juga...