hut

Gubernur DKI: Tak Ada Penghapusan PBB di Bawah Rp1 Miliar

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, terkait kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 milliar, bakal dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2020 mendatang.

Anies menegaskan, kalau kebijakan bukan dihapus, melainkan dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dia menjelaskan bahwa pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar bisa berjalan di tahun 2019 dan peraturannya dibuat tiap tahun. Sehingga, bukan berarti kebijakan yang berlangsung tahun ini tidak berlangsung di tahun selanjutnya.

“Jadi kebijakan pembebasan PBB untuk rumah-rumah dengan NJOP Rp 1 miliar ke bawah itu berjalan 2019 dan selalu peraturannya dibuat tiap tahun. Jadi tiap tahun selalu ada pembebasan, tapi kalau dibuat 19 bukan berarti 20 akan nggak ada, dan kita rencana terus,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Dia membantah kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) akan dihentikan pada 31 Desember 2019.

Menurut dia, batas waktu yang tertuang dalam revisi peraturan gubernur soal kebijakan itu, tak berarti penggratisan PBB akan dihentikan pada 2020.

“Revisi itu bukan berarti dihilangkan, revisi kan bisa ditambah. Bukan misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 miliar?” ujarnya.

Dalam Pasal 4A Pergub Nomor 38 Tahun 2019 menyebutkan, pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Anies mengatakan, belum dapat memastikan dalam kebijakan yang akan berlaku pada 2020.

Sebab, kata dia, saat ini Pemprov DKI tengah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak.

“Nanti kita buat policy yang lebih luas. Jadi kalau mau revisi itu bukan berarti dihilangkan. Kita bilang ada kajian menggunakan data,” ucapnya.

Sebelumnya, Anies berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar. Pasalnya, gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beralasan, banyak warga menengah ke bawah yang memiliki lahan di tengah kota dengan harga tanah tidak lebih dari Rp1 miliar, tidak sanggup membayar PBB-P2.

Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu menuangkan aturan ini ke dalam Pergub No 259 tahun 2015. Dalam aturan itu, Ahok tidak menetapkan batasan waktu berlakunya pergub tersebut.

Kemudian dia menetapkan batasan waktu terhadap kebijakan itu, yakni hanya berlaku sampai akhir tahun ini melalui Pergub No 25/2018 yang merupakan revisi dari Pergub 259/2015.

Menurutnya, adanya batasan waktu berlakunya kebijakan itu disebabkan pihaknya hendak mengevaluasi nilai pajak dari gedung-gedung serta permukiman di berbagai wilayah ibu kota.

“Itu berakhir di tahun ini. Kita akan kaji, data ulang yang ada di DKI Jakarta. Jadi banyak sekali informasi tentang bangunan kita yang tidak akurat,” terangnya, kemarin.

Selain itu, dia ingin masyarakat diperlakukan adil. Mana warga yang mengusahakan rumah tinggalnya menjadi indekos, bisa dipungut pajak. Sementara warga yang murni menggunakan kediamannya sebagai rumah tinggal di wilayah komersial tetap dipungut pajak sebagai rumah tinggal. Supaya pendataan, nantinya bakal memberikan gambaran perubahan wilayah komersial di Jakarta.

“Tapi juga kita tidak ingin ada rumah tinggal di wilayah komersial diperlakukan sebagai komersial. Itu juga tidak adil. Kita tidak ingin membebani pajak pada saat ini, kebijakannya status quo,” tegasnya.

Dengan data yang jelas, Anies menegaskan, pihaknya dapat memungut pajak dengan maksimal terhadap usaha komersial serta menempatkan kebijakan fiskal yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Ditargetkan pendataan ini akan selesai pada Juli mendatang.

Pelaksanaan Pergub, lanjutnya, tidak akan dilakukan pada tahun ini, karena masih dalam proses pendataan ulang bangunan di Jakarta. Jadi kemungkinan tahun ini PBB masih dibebaskan.

“Itu tiap tahun saja diperbarui. Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting,” ungkapnya.

Pemprov DKI tengah melakukan fiskal kadaster atau pendataan ulang seluruh bangunan sejak April 2019. Sebab, kata dia, saat ini banyak informasi mengenai bangunan di Ibu Kota yang tidak akurat.

“Ketika fiskal kadaster selesai, maka kita akan punya data lengkap. Dari situ kita akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial,” jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Diberitahukan, Pemprov DKI Jakarta, baru saja merevisi kebijakan PBB untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pada Pasal 4A aturan tersebut berbunyi pembebasan PBB berlaku sampai 31 Desember 2019.

“Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019,” demikian bunyi pasal 4A yang sudah ditandatangani oleh Anies.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com