Kaltim Percontohan Penurunan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan

Editor: Satmoko Budi Santoso

153

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai lokasi percontohan penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah menilai komitmen Kaltim terhadap pembangunan hijau luar biasa sehingga mendapatkan apresiasi.

Pelaksana tugas Sekprov Kaltim, Dr. Hj. Meiliana, mengatakan, Bank Dunia (World Bank) telah menyetujui ERPD atau Emission Reduction Programme Document. Yaitu adanya program Pengurangan Emisi “East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Programme Indonesia“.

“Implementasi program penurunan emisi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dimulai pada 2020-2024. World Bank akan memberikan dana sekitar US$110 juta atau setara dengan 22 juta ton CO2e. Jika Kaltim dapat memenuhi target penurunan emisi sebagaimana tercantum dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani September 2017 oleh Sekjen KLHK dengan Bank Dunia,” katanya, Rabu (17/4/2019).

Meiliana menjelaskan, Dokumen Program Pengurangan Emisi/ERPD yang diusulkan Pemprov Kaltim sebenarnya sudah sejalan dan seirama dengan program Kaltim Green sehingga pelibatan seluruh pihak sangat diperlukan.

Mulai OPD lingkup Pemprov juga swasta. Terutama perusahaan-perusahaan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

“Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan rendah karbon sangat tepat. Karena swasta memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan maupun lahan. Swasta sekarang harus berpedoman pada 3P yakni profit, people dan planet,” bebernya.

Terpisah, Kepala P3SEKPI, Dr. Syaiful Anwar, mengungkapkan, saat ini merupakan tahun ke-9 berjalannya komitmen Pemprov Kaltim untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon atau dimulai sejak dideklarasikannya Kaltim Green pada 2010 lalu.

Bahkan komitmen semakin kuat dengan diperkuat melalui deklarasi Green Growth Compact pada Mei 2016 di Kaltim yang ditandatangani stake holder terkait.

“Melalui perjalanan panjang dengan melibatkan sejumlah stake holder dokumen program pengurangan emisi gas rumah kaca ERPD 2020-2024. Akhirnya disetujui negara-negara donor pada Carbon Fund Meeting di Washington DC Februari 2019. Dan mendapat dukungan pendanaan mekanisme intensif positif dari FCPF World Bank,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kaltim harus bangga, karena menjadi provinsi yang pertama mengimplementasikan di Indonesia.

“Menjadi provinsi yang pertama mengimplementasikan, Kaltim harus bangga,” imbuh Syaiful.

Lihat juga...