Kesbangpol Banten Sampaikan Sejumlah Temuan ke KPU

Ilustrasi -Dok: CDN

SERANG – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, menyampaikan sejumlah temuan atau laporan ke KPU Banten, terkait adanya sejumlah persoalan di lapangan dalam pemungutan suara pemilu 17 April 2019.

“Secara umum, pemilu di Banten berjalan aman dan lancar. Namun demikian, kami juga punya catatan hasil pemantauan tim kami di lapangan. Dan, catatan itu sudah disampaikan ke KPU untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala Kesbanpol Provinsi Banten, Ade Aryanto, di Serang, Kamis (18/4/2019).

Ade mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019 di Banten, pihaknya menemukan sejumlah masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara, di antaranya banyak pemilih yang tidak bisa menyalurkan suaranya karena keterbatasan surat suara di TPS, atau surat suara tidak mencukupi.

“Sekitar 20 catatan yang disampaikan ke KPU Banten. Untuk lebih jelasnya nanti nunggu tanggapan dari KPU Banten,” kata Ade.

Ade mengatakan, catatan atau laporan yang disampaikan ke KPU Banten tersebut, berdasarkan hasil monitoring di 1.155 kecamatan di Provinsi Banten. Monitoring tersebut terbagi dalam tiga zona yang dilakukan oleh masing-masing dinas/ lembaga terkait.

Menurutnya, zona satu meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Gubernur Banten, dengan memantau sejumlah TPS di Tangerang.

Kemudian zona dua meliputi Kanupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, dipimpin Wakil Gubernur Banten dan zona tiga meliputi wilayah Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Ade juga mengatakan, desk Pemilu 2019 Provinsi Banten juga melakukan real count berdasarkan pindai form C1, di antaranya untuk hasil pemilihan presiden dengan perolehan sementara pilpres , pasangan capres 02 sebanyak 1.129.733 suara atau 63,14 persen dan pasangan capres 01 sebanyak 659.408 suara, dengan data masuk sebanyak 111 kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi Banten.

“Kami juga sedang menghitung perolehan sementara untuk DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi Banten, data yang masuk masih sangat sedikit,” kata Ade Aryanto. (Ant)

Lihat juga...