KPK Perkuat Kerja Sama Cegah Korupsi di Sumbar

Editor: Koko Triarko

PADANG – Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Sumatra Barat, terkait dengan komitmen pencegahan korupsi di daerah.

Ketua Satgas Korsupgah Koordinasi Wilaya I Sumatra KPK RI, Juliawan Superani, mengatakan koordinasi yang dilakukan itu semacam bentuk evaluasi dari KPK, terkait rencana aksi yang telah dilakukan selama 2018, serta menyusun rencana aksi untuk 2019.

“Kita telah ada komitmen bersama dalam pencegahan korupsi bersama kepala daerah di Sumatra Barat pada 2017. Jadi, setelah berjalan setahun, kita evaluasi, dan mempersiapkan aksi untuk tahun ini. Artinya, kegiatan aksi ini terus berkelanjutan,” katanya, saat memberikan pemaparan di hadapan Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, serta jajaran OPD Pemprov dan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Sumatra Barat, Senin (22/4/2019).

Juliawan menjelaskan, sejak komitmen yang dilakukan bersama kepala daerah pada 2017, pihaknya langsung bergerak untuk memulai program pencegahan di daerah, begitu juga untuk wilayah Sumatra Barat.

“Jadi, sejak program pencegahan itu mulai dijalankan, pada 2018 kemarin cakupan kami sekitar 548 Pemda di Indonesia, karena personel kami terbatas untuk melingkupi Pemda, maka kami bagi per wilayah,” ujarnya.

Selain itu, pada 2018, KPK juga menerapkan aplikasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat untuk masuk ke website Korsupgah, hal tersebut sebagai upaya memudahkan masyarakat untuk melihat kinerja pencegahan korupsi.

Kemudian, kata Juliawan, KPK berharap kepala daerah serta sekda, dapat melakukan koordinasi program pencegahan serta melakukan pembinaan kepada SKPD, agar target pencapaian pencegahan di Pemda dapat tercapai.

“Di Sumatra Barat, setelah kita lakukan review pada 2018, dari data progres tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi pada tingkat nasional berada di peringkat lima, dengan persentase 72 persen. Dengan hal itu, Sumatra Barat berada di bawah DKI Jakarta, Gorontalo, Riau, dan Lampung,” terangnya.

Namun, dirinya mengapresiasi Sumatra Barat yang jauh lebih tinggi dari pemerintahan di Jawa, seperti Jawa Tengah, yang berada di peringkat ke enam, dan Jawa Timur pada peringkat ke sepuluh.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan kepala daerah dan Sekretaris Daerah di Sumatra Barat sangat memperhatikan pengawasan dalam program pencegahan.

“Untuk itu, dengan peringkat ini, pada tahun ini, Sumatra Barat dapat memperbaiki peringkatnya dengan bantuan pengumpulan dokumen dari setiap SKPD terkait pencegahan,” ungkapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengungkapkan kehadiran dari tim Korsupgah KPK ke Sumatra Barat itu, merupakan tindaklanjut dari koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi di Sumatra Barat, seperti yang telah disampaikan oleh pihak KPK.

“Yang hadir di pertemuan kali ini tidak hanya dari  SKPD Provinsi saja, tetapi kabupaten dan kota. Sehingga akan lebih memberikan pemahaman terkait pencegahan korupsi di daerah,” katanya.

Menurutnya, dengan suksesnya aksi pencegahan korupsi di daerah, akan meningkatkan efisiensi penanganan pencegahan korupsi serta akan berdampak kepada peningkatan PAD.

Tidak hanya itu, secara tidak langsung, aksi tersebut juga telah mengajarkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara baik dan benar. Untuk memajukan daerah, tidak harus dengan cara melakukan sogokan atau korupsi.

Lihat juga...