KPU : 88 TPS di Sumbar Direkomendasikan PSU

Editor: Mahadeva

PADANG – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyebut, ada 88 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah tersebut yang direkomendasikan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen, mengatakan, TPS yang direkomendasikan PSU tersebut, belum semuanya dipastikan persoalannya. Ada 32 TPS diantaranya belum memiliki persoalan yang jelas.

Di Sumatera Barat ada 16.703 TPS, yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Sebanyak 88 TPS yang direkomendasikan itu, terbanyak berada di Kota Padang dengan 53 TPS. Banyaknya TPS yang perlu direkomendasikan itu, karena berkemungkinan Padang menjadi kota besar di Sumatera Barat, dengan banyak orang luar dari Padang yang menggunakan hak suara.

Sementara hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sebagai pemilih luar dari daerah. “Jadi untuk 32 TPS lain, itu belum jelas apa yang direkomendasikan. Kapan pelaksanaan PSU kita tunggu dulu hasil kajian atas rekomendasi dari Bawaslu itu,” kata Amnasmen, Sabtu (20/4/2019).

Dengan rekomendasi PSU, KPU Sumbar langsung berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota. “Tidak semua TPS yang direkomendasikan PSU itu dikabulkan. Intinya kita harus kaji dulu dan mengambil pertimbangan. Bisa jadi rekomendasi diterima dan bisa jadi tidak diterima,” tandasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen/Foto: M. Noli Hendra

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Surya Efitrimen, mengatakan, sebelumnya ada 15 TPS yang direkomendasikan menggelar PSU. Semuanya tersebar diberbagai daerah di Sumatera Barat. Seiring waktu berjalan, kini jumlahnya telah mencapai 88 TPS. Bawaslu Sumbar, akan berupaya terus melakukan penelitian di lapangan, guna memastikan berjalannya pemilu yang berkeadilan.  Alasan dilakukan PSU, karena ada masyarakat yang tetap melakukan pencoblosan, meski tidak memenuhi syarat untuk bisa menggunakan hak suara ke TPS.

Persoalannya yang tidak memenuhi syarat itu, seperti masyarakat yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun di DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan), dan tidak memiliki formulir A5 pemilih pindahan. Hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dilaksanakan PSU. “Rata-rata jumlah pemilih yang melakukan PSU itu berkisar dari dua hingga tujuh orang per TPS. Sekarang kita di Bawaslu masih melakukan penelitian di lapangan, dan kemungkinan jumlah PSU akan terus bertambah di wilayah Sumatera Barat ini,” katanya.

Menurutnya, ada hal yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa bagi pemilih yang tidak memiliki formulir A5 dan ingin mencoblos di TPS dimana Dia tinggal, tapi tidak sesuai domisili di KTP elektronik, maka pemilih yang demikian tidak dapat menggunakan hak suara di TPS tersebut.

“Boleh jika ingin memilih TPS terdekat oleh pemilih DPK asalkan KTP nya memiliki identitas di daerah itu. Kalau luar dari daerah pemilih, hanya pakai KTP tidak dapat menggunakan hak suara. Tapi kondisi itu bisa saja menggunakan hak suara, asalkan memiliki formulir A5,” jelasnya.

Lihat juga...