hut

KPU Bekasi: Salinan Form C1 Ditempel, Sehari Hilang

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, membenarkan terkait aturan menempel salinan hasil penghitungan suara atau formulir C1 oleh KPPS dari proses pencoblosan, agar diketahui masyarakat. Hal tersebut sudah dilaksanakan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2019 pasal 61 ayat 1. Aturan itu mengatakan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dalam bentuk salinan formulir C1 di lingkungan TPS selama 7 hari”.

Nurul Sumarheny,  Ketua KPU Bekasi –Foto: M Amin

“Hal itu sudah diarahkan ke setiap KPPS. Hanya saja, salinan C1 yang ditempel dalam satu hari sudah hilang,” ujar Nurul, Kamis (25/4/2019).

Menurutnya, hilangnya salinan C1 yang ditempel agar masyarakat megetahui hasil perolehan suara, karena rusak atau diduga diambil oleh pihak yang membutuhkan, semisal saksi partai tertentu atau lainnya.

“C1 dokumen berharga, jadi banyak yang mencari. Makanya, semua salinan C1 di TPS, saya pastikan semua sudah enggak ada, entah rusak atau ada yang mengambil,” ungkap Nurul.

Sementara, anggapan penempelan mesti dilakukan di kelurahan, menurut Nurul, hal tersebut tidak tercantum dalam aturan. Peraturan tidak berbunyi secara tegas harus dipublikasi di kelurahan.

Subtansi informasi C1, ungkapnya, yaitu diketahui oleh saksi, pengawas TPS dan publik, meski terpublikasi hanya sekali. Dia mengatakan, hal itu yang kemudian menjadikan masalah ini tidak perlu ditarik ke sanksi pidana, sebagaimana disinggung aturan.

“Kalau dalam aturan memang berat konsekuensinya, bahkan bisa sampai pidana. Tapi masa iya, kepada petugas KPPS yang di akar rumput mereka yang bekerja paling keras sebenarnya, apalagi kalau ada yang sakit ada yang meninggal kita kenakan pasal-pasal itu,” ujar Nurul.

Masalah tersebut sebelumnya disinggung mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, saat berkunjung ke Bekasi. Melihat proses rekapilutasi suara di Kecamatan Bekasi Timur. Dia mengaku melihat masalah ini lewat hasil penelusuran pribadi, baik di Depok tempatnya berdomisili, maupun Bekasi saat bertanya-tanya kepada masyarakat.

“Dan, kalau itu tidak diumumkan (salinan C1) itu ada pidananya, berdasar Pasal 391 jo 508 UU 7 tahun 2017, dan itu masif terjadi. Ini belum yang macam-macam (masalah pemilu lain) kalau pakai data Bawaslu, mulai dari Minggu tenang, politik uang, kemudian saya menyimpulkan pemilu ini yang paling terburuk setelah reformasi,” ujarnya, Selasa (23/4/2019).

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!