KPU NTT: Pencoblosan di Atas Pukul 13.00 WITA Diperbolehkan

Editor: Satmoko Budi Santoso

184

KUPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi NTT menegaskan bahwa para pemilih bisa melakukan pencoblosan di atas pukul 13.00 WITA. Pencoblosan tetap dilakukan meskipun waktu pencoblosan yang dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WITA telah berakhir.

“Pencoblosan bisa dilakukan di atas pukul 13.00 WITA apabila hingga pukul 13:00 WITA masih ada pemilih yang belum melakukan pencoblosan meskipun telah antre,” sebut ketua KPU provinsi NTT, Thomas Dohu, Selasa (16/4/2019).

Sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu, kata Thomas, hal ini diperbolehkan. Tapi syaratnya pemilih tersebut telah datang di TPS serta mendaftar dan menunggu giliran melakukan pencoblosan.

Ketua KPU provinsi NTT Thomas Dohu. Foto: Ebed de Rosary

“Dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2019, pemilih yang diperbolehkan untuk mencoblos setelah pukul 13.00 ialah pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya,” jelasnya.

Pemilih tersebut tambah Thomas, kehadirannya telah tercatat dalam form model C7 yang terbagi untuk pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Ketua KPU kabupaten Sikka, Fery Soge mengakui, pihaknya telah mendapat pemberitahuan ini dan telah menyampaikannya kepada PPK dan PPS untuk disampaikan kepada pihak KPPS.

“Setelah mendapat pemberitahuan ini kita langsung menyampaikannya kepada PPk dan PPS agar bisa diberitahukan kepada KPPS soal peraturan baru ini. Kita harapkan dengan adanya peraturan ini jumlah pemilih bisa meningkat,” harapnya.

Fery juga mengimbau agar masyarakat bisa datang ke TPS sejak pagi jam 07.00 WITA agar menghindari antrean. Biasanya banyak yang datang ke TPS di  atas pukul 09.00 WITA sehingga terjadi antrean yang panjang.

Hendrikus Dari, salah seorang warga kabupaten Sikka saat ditanya mengaku, baru mengetahui adanya ketentuan ini. Dirinya berharap agar hal ini bisa disosialisasikan hingga ke tingkat TPS dan partai politik.

“Sebagai pemilih kita berharap agar hal ini disosialisasikan hingga ke tingkat TPS. Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan keributan di TPS. Baik antara pemilih dan petugas KPPS serta para saksi,” ungkapnya.

Hendrik menambahkan, dalam Pilkada kabupaten Sikka tahun 2018 lalu, banyak pemilih yang sudah terdaftar tidak bisa memberikan hak pilihnya. Ini terjadi karena waktu pemilihan sudah selesai sementara pemilih masih banyak yang belum mencoblos.

“Kalau Pilkada lalu satu TPS pemilihnya 500 orang, sementara pemilu tahun ini katanya pemilihnya di bawah 300 orang untuk satu TPS. Mudah-mudahan semua masyarakat bisa memberikan hak pilihnya,” ujarnya.

Lihat juga...